PADANG — DPRD Kota Padang mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang sistem penyediaan air minum (SPAM) untuk mempercepat pemerataan layanan air bersih bagi masyarakat, sementara cakupan pelayanan Perumda Air Minum Kota Padang baru mencapai 52 persen. Sebanyak 20 ribu calon pelanggan masih tertunda dalam daftar tunggu.
Pembahasan Ranperda dilaksanakan di Ruang Komisi III DPRD Kota Padang, Senin (9/11/2026), sebagai tindak lanjut dari agenda Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Padang yang telah dijadwalkan pada 2 November 2026 lalu.
Ketua Komisi III DPRD Padang, Helmi Moesim, mengatakan pembahasan Ranperda SPAM bertujuan memastikan masyarakat mendapatkan sarana dan prasarana air bersih yang memadai, sekaligus menjawab berbagai persoalan pelayanan yang selama ini dikeluhkan warga.
"Ranperda inisiatif Komisi III DPRD Kota Padang ini kembali dibahas bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang Komisi III DPRD Kota Padang," kata Helmi Moesim.
"Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari agenda Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Padang yang telah dijadwalkan pada 2 November 2026," ujarnya.
Helmi menegaskan, pembahasan masih berada pada tahap awal penyusunan substansi dan penghimpunan masukan dari OPD terkait serta tim penyusun naskah akademik. Karena itu, belum ada keputusan final mengenai rumusan Ranperda tersebut.
Selain persoalan regulasi, Komisi III juga menyoroti cakupan pelayanan Perumda Air Minum Kota Padang yang saat ini baru mencapai sekitar 52 persen. Sejumlah proyek peningkatan kapasitas debit air dan pembangunan jaringan perpipaan senilai Rp600 miliar sudah mulai dikerjakan.
Perumda Air Minum Kota Padang telah mendapatkan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk program peningkatan kapasitas debit air dan pembangunan jaringan perpipaan. Investasi Rp1,1 triliun disiapkan untuk peningkatan debit dan jaringan pipa.
Topik Terkait
Tentang Penulis