PADANG — Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan DPRD Kota Padang menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,8 triliun. Kesepakatan itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang di Ruang Sidang Utama, Jumat (20/11/2026), dan menjadi landasan arah pembangunan kota untuk setahun ke depan.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, didampingi Wakil Ketua Osman Ayub dan Jupri. Rapat dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Sekretaris Daerah Raju Minropa, unsur Forkopimda, seluruh anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah, camat, dan pimpinan instansi terkait.
Sidang mengawal tiga agenda, yakni penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun 2027, pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Padang TA 2027, serta penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Wali Kota Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas dukungan terhadap rancangan anggaran. Ia menyebut sinergi antara legislatif dan eksekutif sebagai modal untuk mewujudkan visi dan program unggulan kota.
"Kita terus berupaya mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar (smart city) dan kota sehat, berlandaskan agama dan budaya menuju kota maju dan sejahtera. Karena itu, kita akan memastikan APBD Kota Padang diarahkan untuk melaksanakan program yang dapat mewujudkan kejayaan Kota Padang," kata Fadly.
Fadly menegaskan pembenahan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah. Pemko juga aktif mengkaji alternatif sumber pendanaan agar pembangunan tetap berjalan efektif dan berkelanjutan.
Arah belanja daerah dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi warga melalui penguatan kawasan strategis. "Kita memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan saat ini harus mampu membuka sektor-sektor pertumbuhan ekonomi baru. Pasar Raya Padang, Kota Tua, kawasan pinggir pantai, dan gastronomi merupakan potensi yang harus terus kita kembangkan," ujarnya.
Selain postur anggaran, rapat paripurna menjadi momentum penyampaian usulan Propemperda Tahun 2027 oleh Pemko Padang. Sebanyak 19 Ranperda diajukan, terdiri dari tiga Ranperda rutin terkait siklus pengelolaan keuangan daerah, 13 Ranperda lanjutan, dan tiga Ranperda baru.
Ranperda rutin mencakup Pertanggungjawaban APBD Kota Padang TA 2026, Perubahan APBD TA 2027, dan APBD TA 2028. Ranperda lanjutan mengatur Pengelolaan Sampah, Penyandang Disabilitas, Kawasan Tanpa Rokok, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2026–2055. Ranperda baru meliputi Penyelenggaraan Pendidikan, Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Perkotaan, serta Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Perkotaan.
Fadly berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga saat mengawal implementasi anggaran maupun pembentukan produk hukum daerah. "Kami berharap penyusunan kebijakan anggaran maupun pembentukan produk hukum daerah dapat terlaksana dengan baik, sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Padang," pungkasnya.
Topik Terkait
Tentang Penulis