Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) meluncurkan dua inovasi digital, SAPA SPM dan RUNDIANG SPM, untuk memantau pelayanan dasar secara real time dan berbasis data dalam satu sistem terintegrasi.
Kedua inovasi tersebut diperkenalkan bertepatan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026 bersama Tim Sekretariat Bersama Penerapan SPM Ditjen Bina Bangda Kemendagri di Aula Kantor Bappeda Provinsi Sumbar, Selasa (7/7).
Kegiatan yang diikuti perwakilan seluruh perangkat daerah pengampu SPM serta tim penerapan SPM dari kabupaten/kota dibuka Sekretaris Provinsi yang diwakili Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumbar, Ezeddin Zain.
Dalam sambutan Sekda yang dibacakannya, Ezeddin menegaskan bahwa penerapan SPM merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui pelayanan dasar nyata bagi masyarakat.
"SPM tidak boleh dipandang hanya sebagai kewajiban administratif ataupun sekadar pemenuhan indikator pelaporan. Esensi penerapan SPM adalah memastikan pelayanan dasar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat secara merata, berkualitas, dan berkeadilan," ujarnya.
Menurut Ezeddin, komitmen tersebut telah membuahkan hasil positif. Dalam tiga tahun terakhir, Sumbar konsisten berada di jajaran provinsi dengan kinerja pelaporan SPM terbaik di Indonesia.
Pada 2022, Sumbar mencatat Indeks Pencapaian SPM sebesar 95,65 persen dan menempati peringkat ketiga nasional. Tahun 2023 berada di peringkat kedelapan nasional dengan indeks 91,72 persen, sedangkan pada 2024 indeks meningkat menjadi 98,57 persen sehingga Sumbar meraih penghargaan Provinsi Terbaik I Regional Sumatera.
Keberhasilan serupa diraih pemerintah kabupaten/kota. Kota Padang meraih penghargaan Kota Terbaik I Regional Sumatera, sementara Kabupaten Kepulauan Mentawai memperoleh penghargaan Terbaik III Kategori Wilayah Kepulauan.
Meski demikian, Ezeddin menyebut capaian tersebut menjadi pijakan untuk terus meningkatkan tata kelola penerapan SPM melalui pemanfaatan teknologi digital.
Ia menjelaskan, SAPA SPM (Sumatera Barat Pantau SPM) dikembangkan sebagai dashboard berbasis website yang menghimpun seluruh data penerapan SPM dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam satu sistem terintegrasi. Melalui platform itu, pimpinan daerah dapat memantau capaian enam urusan pelayanan dasar secara real time sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis data (evidence-based policy).
Selain itu, SAPA SPM dirancang terintegrasi dengan aplikasi e-SPM Kemendagri sehingga proses pelaporan, sinkronisasi data, dan evaluasi kinerja antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien.
Sementara RUNDIANG SPM (Ruang Daring Koordinasi Standar Pelayanan Minimal) disiapkan sebagai ruang koordinasi daring antarperangkat daerah dan kabupaten/kota guna mempermudah diskusi serta penyelesaian hambatan penerapan SPM tanpa perlu pertemuan fisik berulang.
Peluncuran kedua inovasi ini menandai langkah Pemprov Sumbar memperkuat tata kelola pelayanan publik yang terukur, transparan, dan terintegrasi dengan sistem pelaporan nasional.
Topik Terkait
Tentang Penulis