JAKARTA — Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri memecat Irjen Eko Hadi Santoso dari keanggotaan Polri, Selasa (17/11/2026). Majelis menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah sidang etik berlangsung sembilan jam sejak pukul 09.00 WIB. Perkara ini terkait dugaan akses ilegal dan penyadapan yang membuat perwira bintang dua itu masih berstatus tersangka.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan majelis menjatuhkan dua sanksi. "Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Trunoyudo dalam konferensi pers di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11).
Ia mengatakan sidang dipimpin mantan Irjen Kemenkum Komjen Hendro Pandowo, dengan Wakil Ketua Aslog Polri Irjen Agus Dwi Hermawan. Majelis mendengar sembilan orang saksi, termasuk saksi meringankan. Eko Hadi dipersangkakan menyalahgunakan wewenang, bersikap tidak profesional serta tidak prosedural, dan terlibat permufakatan melakukan akses ilegal dengan memanfaatkan akses di lingkungan Bagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Trunoyudo menyebut perbuatan itu melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Putusan etik itu berbeda dengan proses pidana yang masih berjalan. Dalam perkara pidana itu, Eko Hadi ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lain.
Komisioner Kompolnas Choirul Anam, yang memantau langsung jalannya sidang, mengatakan terduga menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf. "Ada juga ucapan dari terduga, itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf," ujarnya. Anam menilai seluruh pihak diberi kesempatan menguraikan kepentingannya dan mekanisme sidang sudah sesuai aturan serta terjaga kredibilitasnya.
Atas putusan itu, Eko Hadi menyatakan banding. Pernyataan penyesalan dan banding tidak mengubah sanksi PTDH yang sudah dijatuhkan majelis KKEP.
Topik Terkait
Tentang Penulis