Sumbar Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi 60 Hari

Pemprov Sumatera Barat menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi selama 60 hari, 16 November 2026 sampai 18 Januari 2027, untuk mengantisipasi banjir, longsor, dan cuaca ekstrem.

Penulis Aksara Kirana
Editor Nayla
Operator alat berat saat perbaikan SPAM pascabencana di Guo Kuranji, Padang
Foto: ANTARA โ€” operator alat berat saat perbaikan SPAM pascabencana di Guo Kuranji, Padang, 19 November 2026

PADANG โ€” Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan status Siaga Darurat Bencana Alam Hidrometeorologi selama 60 hari mulai 16 November 2026 hingga 18 Januari 2027. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi potensi banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrem di wilayah provinsi itu.

Keputusan Gubernur Sumatera Barat yang ditandatangani Mahyeldi Ansharullah pada 14 November 2026 itu menjadi dasar penetapan status tersebut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat Era Sukma Munaf mengatakan penetapan status siaga darurat merupakan langkah antisipatif pemerintah daerah menghadapi peningkatan potensi bencana hidrometeorologi.

"Penetapan status siaga darurat ini merupakan langkah untuk memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat," kata Era di Padang, Kamis (19/11/2026).

Menurut Era, kesiapsiagaan perlu diperkuat menyusul potensi ancaman bencana yang diperkirakan meningkat pada November dan Desember 2026 serta April 2027. Ia menjelaskan keputusan itu juga mempertimbangkan pengalaman penanganan bencana hidrometeorologi pada 2025, agar pemerintah daerah tidak hanya bergerak setelah bencana terjadi melainkan menyiapkan langkah antisipasi sejak dini.

Melalui status siaga darurat, koordinasi penanganan bencana diperkuat dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait. Pemprov Sumbar juga mengaktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dengan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana yang berkedudukan di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Sumatera Barat.

Dalam keputusan gubernur itu, Kepala BPBD Sumatera Barat bertindak sebagai pelaksana fungsi komando penanganan bencana, sementara Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi ex-officio Kepala BPBD.

Penetapan status siaga merujuk pada hasil rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta perangkat daerah pada 13 November 2026. Pemerintah provinsi juga mempertimbangkan Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026 tentang kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026/2027 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tanggal 10 November 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebelumnya menetapkan 14 kabupaten dan kota di Sumatera Barat dalam kategori Siaga serta lima wilayah dalam kategori Waspada untuk periode 17โ€“19 November 2026. Pemprov Sumbar berharap penguatan kesiapsiagaan ini dapat mengurangi risiko dan dampak bencana, sekaligus memastikan penanganan berjalan lebih terkoordinasi apabila banjir, banjir bandang, longsor, maupun cuaca ekstrem terjadi.

Tentang Penulis

A

Aksara Kirana

Penulis di Pameo News

Disunting oleh Nayla

Lihat Semua Artikel