Realisasi belanja negara di Sumatera Barat hingga 31 Mei 2026 melesat 31,33 persen secara tahunan, sedangkan pendapatan negara tumbuh 6,89 persen. Angka tersebut menunjukkan konsumsi fiskal pusat di Ranah Minang masih akseleratif meski ekonomi daerah tumbuh di bawah rata-rata nasional.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan wilayah Sumbar, total pendapatan negara di provinsi tersebut mencapai Rp3,64 triliun atau 37,78 persen dari target APBN sebesar Rp9,65 triliun per akhir Mei 2026. Capaian itu tumbuh 6,89 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp15,19 triliun atau 44,67 persen dari pagu Rp34,01 triliun, melonjak 31,33 persen year-on-year.
Komposisi pendapatan negara masih didominasi penerimaan perpajakan yang dipungut Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dengan kontribusi 77,12 persen atau Rp2,81 triliun. Penerimaan pajak dalam negeri neto tercatat Rp1,74 triliun, tumbuh 7,51 persen, dengan kontributor terbesar dari sektor administrasi pemerintahan, perdagangan, serta aktivitas keuangan dan asuransi.
Pada sisi belanja, Transfer ke Daerah (TKD) mendominasi dengan nilai Rp10,76 triliun atau 54,81 persen dari pagu, naik 30,33 persen dari tahun lalu. Dana Alokasi Umum (DAU) berkontribusi terbesar, yakni Rp8,06 triliun atau sekitar 75 persen dari total TKD, yang digunakan untuk belanja pegawai, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dana Bagi Hasil (DBH) bahkan melompat 172,30 persen menjadi Rp520,82 miliar.
Belanja Pemerintah Pusat di Sumbar mencapai Rp4,43 triliun, tumbuh 33,84 persen, dengan porsi terbesar berupa Belanja Pegawai sebesar Rp2,76 triliun. Sementara itu, penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp240,43 miliar atau 69,03 persen dari pagu untuk mendukung pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan.
Di level keuangan daerah, pendapatan APBD konsolidasian dari 20 pemerintah daerah di Sumbar naik 19,36 persen menjadi Rp10,03 triliun, dengan dana transfer sebagai sumber utama senilai 78,69 persen. Belanja daerah terealisasi Rp7,41 triliun, tumbuh 5,01 persen.
Secara perekonomian, Sumbar mencatat pertumbuhan 5,02 persen (yoy) pada Triwulan I-2026, di bawah nasional 5,61 persen. Namun secara triwulanan, ekonomi daerah tumbuh 3,15 persen, lebih tinggi dibanding kontraksi nasional 0,77 persen. Inflasi Sumbar Mei 2026 sebesar 3,91 persen, di atas inflasi nasional 3,08 persen.
Ke depan, kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memberdayakan ekonomi masyarakat guna meningkatkan daya saing Ranah Minang.
Topik Terkait
Tentang Penulis