Kemnaker dan Danantara Bantah Isu Pengusaha Wajib Setor Pesangon ke Danantara

Kemnaker dan Danantara sama-sama membantah informasi yang menyebut pengusaha wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara. Pemerintah menegaskan belum ada keputusan soal lembaga pengelola dana tersebut.

Penulis Aksara Kirana
Editor Nayla
Logo Danantara Indonesia
Foto arsip, bukan dokumentasi kejadian. Foto: AFP/Yasuyoshi Chiba (via CNN Indonesia)

JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah informasi yang beredar di media sosial tentang kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan kabar tersebut tidak benar. “Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon,” ujar Putri dalam keterangan resmi Biro Humas Kemnaker, Sabtu (14/11).

Putri menjelaskan, dana cadangan pesangon diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ketentuan itu masih membutuhkan peraturan pelaksanaan, sehingga aspek teknis seperti mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, lembaga pengelola, dan mekanisme pertanggungjawaban belum ditetapkan secara final.

Penyusunan aturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi dan konsultasi publik yang melibatkan pengusaha, pekerja atau buruh, serta pemangku kepentingan lainnya. “Kita ingin memastikan aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” kata Putri.

Sementara itu, Danantara Indonesia merespons isu tersebut. Tim Komunikasi Danantara Indonesia menyatakan lembaganya tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan dari pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangon. “Danantara Indonesia menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, termasuk melalui pengaturan dana cadangan pesangon,” demikian pernyataan resmi Tim Komunikasi Danantara Indonesia, Minggu (15/11).

Kemnaker mengimbau pengusaha dan pekerja atau buruh untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi. Perkembangan kebijakan dana cadangan pesangon akan disampaikan secara resmi setelah pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaannya selesai.

Wacana penyetoran dana cadangan pesangon ke Danantara memang banyak dibicarakan di media sosial dalam beberapa hari terakhir, sehingga banyak pencari informasi mulai memeriksa status kebijakan tersebut.

Tentang Penulis

A

Aksara Kirana

Penulis di Pameo News

Disunting oleh Nayla

Lihat Semua Artikel