JAKARTA — Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto membeberkan konstruksi perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret eks Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya. Paparan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Suyudi, perintah penyadapan diduga berasal dari Listyo Sigit (LSP) dan diteruskan kepada Irjen Pol Slamet Uliandi (SU). Perintah itu kemudian dilanjutkan kepada Irjen Pol Ahrie Sonta (AS) dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH). "Selanjutnya, perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi," kata Suyudi seperti dikutip Kompas.com.
Kapolri menjelaskan, penyadapan melalui jalur itu berjalan dalam beberapa tahap. Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa memeriksa keterkaitannya dengan perkara pidana yang sedang ditangani. Setelah provisioning, penyadapan dilaksanakan menggunakan sistem PenLink's X (PLX). Petugas kemudian mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan untuk diubah menjadi transkrip, lalu melaporkannya secara berjenjang kepada Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon), SU, hingga LSP.
"Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama, sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi," ujar Suyudi.
Menurut dia, jalur resmi penyadapan diatur Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri dan SOP Bareskrim tahun 2009. Regulasi itu mewajibkan permintaan tertulis dari penyidik, pemenuhan persyaratan, serta persetujuan sesuai prosedur sebelum provisioning. Hasil penyadapan hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyidikan yang sah, sedangkan pemusnahan data harus disertai berita acara.
Sementara jalur atensi yang diduga dipakai dalam perkara ini berjalan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan. Penyidik juga menduga terjadi penghapusan berkas hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX sekitar Oktober 2026 atas perintah Ahrie Sonta yang dilaksanakan tim TSU.
Dalam perkara ini, Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Slamet Uliandi, dan Eko Hadi Santoso. Selain terhadap Presiden Prabowo Subianto, mereka diduga menyadap pejabat negara, tokoh politik, tokoh media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Ketiga tersangka yang telah ditahan, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, dipindahkan ke Rumah Tahanan Mako Brimob. "Tiga dilakukan penahanan di Mako Brimob," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto dalam jumpa pers di Divisi Humas Polri, Jakarta. Adapun Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan pascastroke.
Di sisi lain, Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri memutuskan memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026). "Sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan. Ahrie juga dinyatakan melanggar etika karena perilakunya dinilai tercela, dan telah mengajukan banding atas putusan tersebut.
Enam orang saksi dalam perkara ini mengajukan permohonan pelindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ketua LPSK Achmadi mengatakan permohonan itu ditelaah sejak 6 November 2026 dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman, serta situasi khusus yang dialami saksi. "Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana," kata Achmadi melalui keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Kapolri Suyudi Ario Seto juga membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin untuk mengusut perkara tersebut. Komisi III DPR meminta pengusutan tidak berhenti pada penetapan tersangka dan mendorong pengungkapan pihak yang memerintahkan beserta motifnya, sekaligus membuka wacana percepatan pembahasan RUU tentang Penyadapan.
Topik Terkait
Tentang Penulis