Sejak diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Januari 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi agenda prioritas nasional dengan anggaran lebih dari Rp 70 triliun per tahun. Program ini menargetkan anak usia sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan.
Namun di Sumatera Barat, kehadiran program bergaya sentralistik itu memantik pertanyaan pelik: apakah logika negara akan bergesekan dengan tatanan adat Minangkabau yang berabad-abad jadi fondasi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat?
Persoalan ini bukan sekadar kerinduan romantis terhadap tradisi. Ia menyentuh cara negara modern bernegosiasi dengan identitas komunal yang hidup dalam masyarakat adat, termasuk pola distribusi pangan di tingkat nagari.
Tulisan ini tidak bermaksud menolak program gizi gratis. Cita-cita menghapus stunting dan malnutrisi adalah agenda mulia. Namun dialog antara kebijakan nasional dan adat lokal perlu dirawat agar manfaat gizi hadir tanpa mengikis kearifan yang sudah berakar.
Topik Terkait
Tentang Penulis