Padang Buka Pemilihan Wali Kota Cilik 2026, Anak Disabilitas Diberi Panggung Setara

Pemerintah Kota Padang membuka pendaftaran Pemilihan Wali Kota Cilik dan Duta Anak Kota Padang 2026. Program tahunan yang memasuki tahun kelima ini memberi ruang bagi pelajar untuk menyampaikan ide, berkreasi, dan ikut menyuarakan hak anak dalam pembangunan kota.

Tahun ini, Pemko Padang menonjolkan aspek inklusivitas dengan membuka peluang lebih luas bagi anak disabilitas. Salah satu predikat yang disiapkan adalah Duta Anak Pejuang Disabilitas, sehingga anak-anak dengan disabilitas memiliki panggung yang setara dalam kompetisi.

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kota Padang Ade Yonanda Irza menyebut kegiatan ini berangkat dari upaya pemenuhan hak anak, termasuk hak untuk berkreasi, berinovasi, dan menyampaikan suara dalam pembangunan.

“Kita ingin anak-anak di Kota Padang mempunyai akses strategis untuk bersuara dan berinovasi dalam pembangunan. Mereka adalah agen perubahan untuk pemenuhan hak-hak anak lainnya,” ujar Ade, dikutip dari laman resmi Pemko Padang.

Pendaftaran dibuka mulai 1 Juni hingga 13 Juli 2026. Peserta yang dapat mengikuti kegiatan ini adalah pelajar kelas 7 sampai kelas 9 se-Kota Padang. Setiap sekolah diutamakan mengirim dua utusan, namun sekolah dengan banyak siswa potensial dapat mengirim lebih dari dua pasangan.

Pada tahap awal, peserta wajib menyusun karya tulis bertema “Jika Saya Menjadi Wali Kota, Maka Saya Akan Apa?”. Dari karya tulis tersebut, panitia akan menyeleksi 30 besar finalis untuk mengikuti tahapan wawancara dan unjuk minat bakat.

Pemko Padang menyiapkan delapan predikat pemenang, yakni Wali Kota Cilik, Wakil Wali Kota Cilik, Duta Kesehatan Anak, Duta Anti Kekerasan Anak, Duta Anak Tangguh Bencana, Duta Anak Pejuang Disabilitas, Duta Anak Cegah Kawin Anak, dan Juara Ketiga Duta Anak.

Melalui program ini, pemerintah kota berharap partisipasi anak dalam pembangunan tidak berhenti sebagai slogan. Pelajar, termasuk anak disabilitas, didorong menjadi bagian dari ruang dialog kota yang lebih inklusif dan berpihak pada pemenuhan hak anak.

Sumber: Pemerintah Kota Padang.