JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 memperbarui data kepesertaan paling lambat 14 November 2026. Imbauan itu disampaikan BPJS Ketenagakerjaan melalui akun resmi Instagram-nya, sebagaimana dikutip Kompas TV, Rabu (11/11/2026). Pengkinian data dinilai penting agar verifikasi kepesertaan berjalan tanpa kendala saat bantuan disalurkan.
BSU 2026 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember. Dana tidak dibayarkan terpisah tiap bulan, melainkan sekaligus, sehingga total yang diterima pekerja mencapai Rp900.000. Penyaluran dijadwalkan berlangsung November hingga Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Pekerja tidak perlu mendaftar untuk memperoleh bantuan ini.
Hingga Jumat (13/11/2026), pemerintah belum menetapkan tanggal pencairan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan data calon penerima masih dalam tahap finalisasi di Kementerian Keuangan. "Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa," kata Yassierli seperti dikutip Bisnis.com.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan hal senada. "Saat ini, proses penyaluran BSU 2026 masih tahap koordinasi dan pengajuan anggaran kepada Kementerian Keuangan," kata Indah di Jakarta, Kamis (5/11/2026), dikutip Antara. Ia menyebut Kemnaker terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kesiapan anggaran serta aspek teknis pelaksanaan.
Pelaksanaan BSU 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknisnya. Penerima adalah warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026, serta menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayahnya. Anggota ASN, TNI, dan Polri aktif tidak termasuk penerima, sedangkan pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) diprioritaskan.
Dasar upah yang dipakai adalah upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap. Indah mengingatkan pemberi kerja menyampaikan data pekerja secara akurat. "Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan," ujarnya melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker.
Pemerintah menargetkan BSU 2026 diterima sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun. Angka itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Pekerja dapat memeriksa status penerima melalui laman bsu.kemnaker.go.id dengan memasukkan NIK, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor telepon, dan alamat surel, atau melalui aplikasi JMO. Kemnaker mengingatkan bahwa BSU tidak memungut biaya dan tidak memerlukan pendaftaran mandiri. Informasi resmi hanya disampaikan lewat laman bsu.kemnaker.go.id dan kanal komunikasi Kemnaker di nomor 1500 630.
Topik Terkait
Tentang Penulis