UMP 2027 Dianggap di Bawah KHL, Buruh Ancam Gugat ke PTUN

Serikat buruh di Jakarta dan Lampung menolak UMP 2027 karena dinilai di bawah kebutuhan hidup layak. Mereka meminta revisi dan menyiapkan gugatan ke PTUN.

Penulis Aksara Kirana
Editor Nayla
Koordinator aksi FPSBI-KSN Lampung Yohanes Joko Purwanto
Foto: Tribun Lampung โ€” Koordinator aksi FPSBI-KSN Yohanes Joko Purwanto

JAKARTA โ€” Serikat buruh di sejumlah provinsi menolak penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027 dan mengancam menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka menilai kenaikan yang ditetapkan gubernur masih di bawah kebutuhan hidup layak (KHL) serta belum cukup memulihkan daya beli pekerja.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan, naik 7,1 persen atau Rp407.065 dibanding tahun sebelumnya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan penolakan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026), dan meminta angka itu direvisi menjadi Rp6,21 juta.

"Upah adalah alat untuk meningkatkan daya beli. Nilai upah minimum yang sekarang menjadi Rp6.136.000 itu lebih rendah dari KHL di Jakarta," kata Said. Ia menilai tambahan Rp407.000 per bulan belum cukup mengangkat daya beli pekerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan yang dikutip Kompas menunjukkan KHL Jakarta berkisar Rp4,5 juta sampai Rp6 juta untuk pekerja lajang dan Rp10 juta sampai Rp15 juta untuk keluarga kecil. KSPI dan Partai Buruh menyiapkan keberatan kepada gubernur hingga gugatan PTUN.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3.285.152,48, naik 7,79 persen atau Rp237.418,48 dari tahun sebelumnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu mengatakan angka tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Lampung dengan nilai alpha 0,8 dan mulai berlaku 1 Januari 2027.

Serikat buruh di Lampung menolak angka itu. Koordinator KASBI Lampung Rifki Indrawan menyebut kenaikan 7,79 persen jauh dari kata layak dan tidak mencerminkan kondisi riil kebutuhan hidup masyarakat. Ketua Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia-Konfederasi Serikat Nasional Lampung Yohanes Joko Purwanto mengatakan perhitungan organisasinya menunjukkan upah minimum ideal di Lampung sekitar Rp4 juta dan pihaknya akan melayangkan gugatan atas penetapan tersebut.

KSPI juga mengusulkan kenaikan UMP 2027 secara nasional pada kisaran 7,5 sampai 9,5 persen. Para buruh meminta KHL dijadikan dasar utama penetapan upah minimum, bukan hanya hasil survei Badan Pusat Statistik.

Tentang Penulis

A

Aksara Kirana

Penulis di Pameo News

Disunting oleh Nayla

Lihat Semua Artikel