Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memperkirakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 akan turun signifikan menjadi sekitar Rp174 triliun. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan pagu indikatif yang diajukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp270 triliun, maupun realisasi anggaran MBG tahun 2026 yang mencapai Rp268 triliun setelah efisiensi.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan, penurunan ini merupakan konsekuensi dari pengurangan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dari 27.000 titik menjadi 21.000 titik pada tahun depan.
"Yang pertama, kita ingin melihat dulu dari 27.000 titik SPPG, seharusnya itu kan 21.000 kebutuhannya. Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita. Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun," ujar Said di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Politisi PDIP itu menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan mengorbankan kualitas gizi yang diterima masyarakat. Ia meminta publik tidak reaktif terhadap penurunan angka semata.
"MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun, 'Lah, kok turun?' Bukan. Tapi yang penting menjaga kualitas. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga," tegasnya.
Said juga mengingatkan bahwa angka Rp174 triliun masih bersifat perkiraan awal. Pengesahan resmi anggaran MBG baru akan dilakukan bersamaan dengan pembahasan Rancangan APBN 2027 pada September mendatang.
"Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sekarang palunya juga enggak laku. Masa Banggar sendiri yang ngetok? Kan harus sama pemerintah," katanya.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengonfirmasi bahwa pagu indikatif Rp270 triliun yang sebelumnya beredar belum final dan masih terus dievaluasi.
"Kami masih akan terus membahas. Jadi, kalau kami menggunakan angka-angka penerima manfaat menurut RPJMN, nah itu kami exercise berapa nilainya," ujar Agustina.
BGN, menurut dia, tengah menyimulasikan efisiensi lebih lanjut agar program MBG semakin tepat sasaran. Salah satu skenario yang dikaji adalah mengurangi jumlah penerima manfaat dari target awal 81,5 juta orang.
Hingga akhir April 2026, realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari pagu awal Rp335 triliun. Program ini telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat melalui 27.952 dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan bahwa efisiensi anggaran MBG merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
"Jangan nyalah-nyalahin MBG lagi. Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang," ujar Purbaya pada Mei lalu.
Program MBG merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo. Namun sejak awal berjalan, program ini menuai sorotan publik terkait besarnya alokasi anggaran dan efektivitas penyalurannya. Rencana pemangkasan signifikan untuk tahun 2027 menjadi ujian bagi BGN untuk membuktikan bahwa program ini bisa berjalan efisien tanpa kehilangan substansi.
Topik Terkait
Tentang Penulis