Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Kesepakatan itu dicapai dalam pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Target tersebut sejalan dengan usulan pemerintah dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Dokumen ini menjadi pijakan awal dalam penyusunan arah fiskal dan asumsi makro APBN tahun berikutnya.
ANTARA melaporkan bahwa rentang 5,8–6,5 persen menjadi salah satu asumsi penting dalam pembahasan awal RAPBN 2027. Target itu akan memengaruhi rancangan pendapatan negara, belanja pemerintah, pembiayaan, serta prioritas pembangunan tahun anggaran 2027.
Dalam proses penyusunan APBN, asumsi pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama karena berkaitan langsung dengan proyeksi penerimaan pajak, daya beli masyarakat, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Semakin tinggi target pertumbuhan, semakin besar pula tuntutan terhadap efektivitas belanja dan konsistensi kebijakan ekonomi.
Pembahasan pendahuluan RAPBN 2027 juga menjadi ruang bagi DPR dan pemerintah untuk menyelaraskan arah kebijakan fiskal dengan kondisi ekonomi global dan domestik. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara dorongan pertumbuhan, stabilitas harga, nilai tukar, pembiayaan, dan disiplin fiskal.
Selain target pertumbuhan, pembahasan KEM-PPKF biasanya mencakup indikator lain seperti inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga surat berharga negara, harga minyak mentah, lifting minyak dan gas, serta arah belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah.
Kesepakatan awal ini belum menjadi angka final APBN 2027. Pemerintah masih akan menyusun nota keuangan dan RAPBN secara lebih rinci sebelum dibahas bersama DPR dalam tahapan berikutnya.
Sumber: ANTARA.
Topik Terkait
Tentang Penulis