Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta untuk mengusulkan dukungan Program Nasional 3 Juta Rumah, menyusul tingginya kekurangan rumah di daerah itu yang mencapai sekitar 18.500 unit.
Pertemuan berlangsung di Kampung Gotong Royong, Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, pada Kamis (9/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP mengajak Bupati Annisa meninjau proyek percontohan penataan kawasan kumuh menjadi permukiman modern yang diharapkan menjadi referensi bagi Dharmasraya. Turut hadir Kepala Badan Komunikasi RI M. Qodari serta Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy sebagai bentuk dukungan terhadap langkah strategis kabupaten tersebut.
Backlog perumahan tembus 18.500 unit
Annisa memaparkan sejumlah tantangan sektor perumahan di Dharmasraya. Selain backlog 18.500 unit, daerah itu masih memiliki 2.766 rumah tidak layak huni (RTLH) dan 23.598 kepala keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan hunian layak.
Tak hanya itu, terdapat 34 kawasan kumuh dengan luas sekitar 229,90 hektare yang butuh penanganan melalui peningkatan infrastruktur dasar, air minum, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, hingga pengelolaan persampahan.
Usulan program ke Kementerian PKP
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengusulkan sejumlah program kepada Kementerian PKP, antara lain Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah baru bagi MBR, bantuan prasarana sarana dan utilitas (PSU), pembangunan rumah susun bagi MBR dan ASN, penanganan kawasan kumuh, serta pengembangan kawasan permukiman terpadu.
Annisa menegaskan kesiapan Pemkab Dharmasraya mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah melalui penyediaan data yang akurat, kesiapan lahan, percepatan perizinan, dan penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Tahap usulan, belum realisasi
Meski dibahas dengan Menteri, dukungan tersebut masih berada pada tahap usulan dan komitmen, belum ada kepastian alokasi anggaran atau target unit yang disetujui untuk Dharmasraya. Realisasi manfaat bagi warga akan sangat bergantung pada tindak lanjut teknis dari Kementerian PKP dan ketersediaan lahan di daerah.
Pada 2025, Dharmasraya telah memperoleh bantuan penataan kawasan permukiman kumuh di Pasar Lama Pulau Punjung seluas 15,4 hektare senilai Rp6,2 miliar dari Kementerian PKP. Bantuan itu menjadi langkah awal yang kini dilanjutkan dengan dorongan dukungan program nasional yang lebih luas pada 2026.
Tentang Penulis