Tahapan pembebasan lahan untuk Tol Padang–Bukittinggi akhirnya bergerak konkret. Pada Jumat (5/6/2026), rapat penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk ruas Sicincin–Bukittinggi digelar di Aula Balai Kota Padang Panjang, menandai babak baru dari proyek infrastruktur strategis yang sudah lama dinantikan masyarakat Sumatera Barat.
Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly hadir langsung dalam rapat tersebut dan menyampaikan catatan penting: pendataan aset warga yang terdampak harus dilakukan secermat mungkin. Bagi pemerintah daerah, keakuratan data bukan sekadar prosedur administrasi, melainkan fondasi agar proses ganti rugi nantinya berjalan adil dan tidak memicu sengketa di lapangan.
Proyek Senilai Hampir Rp 30 Triliun yang Melintasi Lima Daerah
Tol Sicincin–Bukittinggi bukan proyek sembarangan. Ruas ini merupakan sambungan dari Tol Padang–Sicincin yang sudah beroperasi, dan akan membentang sekitar 41,25 kilometer melewati lima kabupaten/kota: Padang Pariaman, Tanah Datar, Padang Panjang, Agam, dan Bukittinggi. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama PT Hutama Karya memperkirakan nilai investasinya mendekati Rp 30 triliun.
Medan yang dilalui terbilang berat. Ruas ini akan menembusi kawasan Pegunungan Bukit Barisan di sekitar Lembah Anai, sehingga setidaknya dua terowongan direncanakan dibangun — satu terowongan utama sepanjang 5,5 kilometer dan satu lagi sepanjang 0,35 kilometer di segmen Sicincin/Kayu Tanam–Padang Panjang. Kompleksitas geografis inilah yang membuat pembebasan lahan menjadi pekerjaan rumah terbesar sebelum sekop pertama diayunkan.
Secara teknis, trase dibagi dua segmen: Sicincin–Padang Panjang sepanjang 21,20 km dan Padang Panjang–Bukittinggi sepanjang 20,05 km. Masing-masing segmen akan dilengkapi satu simpang susun (interchange) untuk mendukung konektivitas antardaerah.
Konstruksi Ditarget Oktober 2026
Tekanan untuk segera bergerak terasa nyata. Menteri PU Dody Hanggodo sebelumnya menegaskan konstruksi ditargetkan dimulai Oktober 2026, dengan syarat minimal 60 persen lahan sudah bebas. Pernyataan itu disampaikan langsung di Tanah Datar — sebuah sinyal kuat bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian serius pada daerah yang trase tolnya melintas di sana.
Untuk itu, PT Hutama Karya telah lebih dulu bergerak: studi kelayakan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan proses persiapan pengadaan lahan semuanya tengah disiapkan. Rapat DPPT di Padang Panjang pekan ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan tersebut — mengokohkan posisi proyek ini sebagai Proyek Strategis Nasional yang tidak boleh tertahan di meja rapat.
Jika konstruksi berjalan sesuai jadwal, pengoperasian tol ini diproyeksikan bisa terwujud pada 2031.
Tanah Datar: Daerah Kunci yang Ingin Diperlakukan Adil
Bagi Kabupaten Tanah Datar, keterlibatan dalam proyek ini bukan hal baru. Bupati Eka Putra bahkan hadir dalam rapat pendahuluan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada April lalu, bersama Gubernur Mahyeldi, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, dan sejumlah kepala daerah lain.
Tanah Datar menyambut tol ini sebagai peluang untuk memperkuat posisinya sebagai daerah transit strategis di koridor barat Sumatera. Tapi daerah ini juga ingin diperlakukan dengan cermat: trase tol yang melintasi wilayahnya harus dilengkapi pintu keluar (exit tol), dan pendataan warga terdampak mesti transparan sejak awal.
Kekhawatiran soal data bukan tanpa dasar. Pengalaman dari pembebasan lahan Tol Padang–Sicincin — yang sebelumnya diwarnai perkara korupsi pengadaan tanah dengan kerugian negara mencapai Rp 27 miliar — menjadi pelajaran pahit yang tidak ingin terulang. Kehati-hatian Pemkab Tanah Datar dalam menyoroti keakuratan data warga di DPPT mencerminkan kewaspadaan yang wajar.
Lebih dari Sekadar Jalan Baru
Masyarakat Sumatera Barat sudah lama menunggu tol ini. Jalur Padang–Bukittinggi via Lembah Anai kerap menjadi momok: macet parah saat hari libur, rawan longsor, dan kecelakaan berulang. Hadirnya tol akan memangkas waktu tempuh sekaligus membuka koridor logistik baru yang lebih aman dan efisien.
Namun lebih dari itu, tol ini adalah bagian dari jaringan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Padang dengan Pekanbaru — dua kota besar di ujung barat dan timur Sumatera. Setiap bulan yang terlewat tanpa kemajuan berarti satu peluang ekonomi yang tertunda.
Rapat DPPT di Padang Panjang hari ini membuktikan bahwa roda sudah mulai berputar. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah tol ini akan dibangun, melainkan seberapa cepat semua pihak bisa bergerak bersama — termasuk memastikan tidak ada satu warga pun yang data asetnya terlewat atau tercatat keliru.
Sumber referensi:
- ANTARA News – Menteri PU targetkan pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi Oktober 2026 (3 Maret 2026)
- Kompas.id – Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi Ditargetkan Mulai Dibangun Akhir 2026 (14 April 2026)
- Khazminang.id – Percepatan Pembangunan Ruas Tol Sicincin-Bukittinggi, PT HK Sedang Persiapkan Proses Pembebasan Lahan (10 April 2026)
- InfoPublik.id – Pemkab Tanah Datar Dukung Percepatan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Bukittinggi-Sicincin (5 Februari 2026)
- Pasbana.com – Kelanjutan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin–Bukittinggi Dibahas, Anggaran Capai Rp25,23 Triliun (4 Februari 2026)
- Topsatu.com – Rapat Awal Pembangunan Tol Seksi Sicincin-Bukittinggi Digelar (10 April 2026)
- Wikipedia – Jalan Tol Padang–Sicincin (latar belakang kasus korupsi pengadaan tanah)