Pemerintah memastikan tidak ada warga penyintas bencana hidrometeorologi di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, yang menjadi tunawisma pascabanjir bandang yang melanda daerah itu akhir tahun lalu.
Sekretaris Camat Pauh Eka Saputra menyatakan hal tersebut saat menghadiri peresmian program penyediaan air bersih oleh Universitas Andalas (Unand) dan BTN di Padang, Senin (27/7/2026). "Kami pastikan tidak ada lagi warga yang tinggal sembarangan, mereka sudah berada di kediaman yang layak," ujarnya.
Warga Pauh yang kehilangan tempat tinggal karena rumahnya rusak parah akibat bencana ditampung dalam tiga skema hunian. Pertama, hunian sementara (huntara) sebanyak 100 unit; kedua, hunian sehat dan layak (hunsela) sebanyak 38 unit; serta ketiga, skema pembayaran sewa kontrakan atau indekos sebanyak 20 unit lebih.
Huntara dan hunsela didirikan pemerintah bersama lintas lembaga, organisasi, dan instansi. Sementara pada skema sewa kontrakan, warga menempati rumah warga di sekitar tempat tinggal awal dengan biaya sewa yang dibantu oleh Pemerintah Kota Padang.
Eka menambahkan, para penyintas akan menempati hunian-hunian tersebut hingga hunian tetap (huntap) selesai dikerjakan. Kecamatan Pauh tercatat sebagai salah satu wilayah paling terdampak bencana hidrometeorologi di Padang, dengan kerusakan pada rumah warga, jembatan, akses jalan, sekolah, irigasi, dan tempat ibadah.
Proses pemulihan terus berjalan dari tingkat pusat hingga kota, termasuk pengerjaan sejumlah infrastruktur dasar guna memenuhi kebutuhan warga yang mulai beraktivitas kembali. Pemerintah menekankan upaya pemulihan tetap membutuhkan waktu meski warga telah melanjutkan kehidupan sehari-hari.
Topik Terkait
Tentang Penulis