Rabu, 22 Juli 2026 Edisi Hari Ini
Advertisement

Mahyeldi dan Irman Gusman Sepakat Percepat Rehab Rekon Pascabencana Sumbar, Realisasi Dana Pusat Baru 7,8 Persen

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Senator RI Irman Gusman menyepakati percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dari Rp534,99 miliar dana pusat, baru Rp204 miliar atau 7,8 persen terserap per pertengahan Juli 2026.

Oleh Gatot Permadi
Diterbitkan
Mahyeldi dan Irman Gusman Sepakat Percepat Rehab Rekon Pascabencana Sumbar, Realisasi Dana Pusat Baru 7,8 Persen
Foto: FixSumbar/Diskominfo

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Senator RI asal Sumbar Irman Gusman sepakat mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana di provinsi itu. Kesepakatan muncul di tengah rendahnya realisasi pencairan dana pusat yang baru mencapai 7,8 persen per pertengahan Juli 2026.

Pertemuan berlangsung di Suaso Resto, Padang, Selasa (21/7/2026). Rakor tersebut difokuskan pada evaluasi progres pelaksanaan rehab rekon, identifikasi kendala pencairan anggaran, serta perumusan langkah percepatan melalui sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Mantan Ketua DPD RI dua periode itu menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus menjadi agenda bersama. Menurutnya, seluruh hambatan yang memperlambat realisasi program perlu dipetakan secara menyeluruh agar solusinya tepat sasaran.

"Yang terpenting sekarang adalah mengetahui secara utuh di mana letak persoalannya. Kalau hambatannya berada pada regulasi atau mekanisme di kementerian, maka itu harus segera kita atasi agar ada jalan keluarnya," kata Irman Gusman.

Gubernur Mahyeldi yang didampingi sejumlah kepala OPD, termasuk Kepala Bappeda, Kepala Pelaksana BPBD, serta kepala dinas terkait, menyampaikan apresiasi atas inisiatif pertemuan tersebut. Ia menyebut Pemprov Sumbar terus berupaya mempercepat pelaksanaan rehab rekon pascabencana.

Kepala Bappeda Sumbar Zefnihan memaparkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp534,99 miliar untuk mendukung penanganan pascabencana. Namun hingga pertengahan Juli 2026, realisasinya baru mencapai sekitar Rp204 miliar atau 7,8 persen karena masih terkendala sejumlah ketentuan dan mekanisme di kementerian terkait.

Rendahnya serapan anggaran tersebut menjadi catatan penting mengingat Sumbar dalam setahun terakhir dilanda sejumlah bencana hidrometeorologi yang membutuhkan penanganan infrastruktur dan pemukiman warga terdampak. Sinergi daerah-pusat diharapkan mempercepat penyerapan agar bantuan segera menjangkau masyarakat.

Tentang Penulis