JAKARTA — Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia resmi kosong sejak Kamis (12/11/2026) setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI. Menindaklanjuti surat tersebut, MPR menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat itu menjadi langkah pertama pengisian jabatan yang ditinggalkan Gibran.
Rapat gabungan diikuti seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan forum tersebut akan memutuskan empat agenda utama yang menjadi tahapan pengisian jabatan wakil presiden.
"Rapat pimpinan MPR menyepakati satu hal. Pada hari Jumat, kita akan menyelenggarakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD di MPR," kata Muzani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Empat agenda itu adalah menetapkan tanggal sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, menyepakati surat pimpinan MPR kepada Presiden agar mengajukan dua nama calon pengganti, membentuk tim verifikasi berkas calon, serta membentuk tim ad hoc yang menyiapkan rancangan ketetapan MPR.
Menurut Muzani, surat pengunduran diri Gibran diterima pimpinan MPR pukul 11.26 WIB. Surat yang sama, kata dia, juga sudah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri tanpa mencantumkan alasan spesifik.
Dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri. Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Muzani menyebut Gibran hanya menyampaikan maksud kedatangannya dan meminta proses pengunduran diri segera diproses sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. "Beliau tidak menyampaikan banyak hal," ujarnya.
Sesuai konstitusi, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Presiden memiliki waktu 14 hari setelah surat permintaan MPR diterbitkan untuk mengajukan dua nama calon, yang kemudian dipilih satu di antara keduanya melalui sidang paripurna.
Di Istana Merdeka, Kamis (12/11/2026), Presiden Prabowo Subianto menyatakan menerima pengunduran diri Gibran dengan berat hati. Prabowo menyebut keputusan itu diambil setelah muncul ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan konstitusional, merujuk putusan hukum yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Gibran membantah pengunduran dirinya berkaitan dengan polemik ijazah. "Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah," kata Gibran dalam pernyataan yang disiarkan kanal YouTube Wakil Presiden RI. Ia menyatakan seluruh dokumen pendidikannya lengkap dan sudah diserahkan ke pengadilan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan Gibran mundur atas kemauan sendiri. Menurut Yusril, alasan yang disampaikan bersifat pribadi, antara lain karena mempertimbangkan suara yang berkembang di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada nama calon wakil presiden yang diajukan Presiden ke MPR. Keputusan mengenai jadwal paripurna dan tim verifikasi baru akan diambil pada rapat gabungan siang ini.
Topik Terkait
Tentang Penulis