JAKARTA — Menko Kumham-Imipas Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan isi surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diserahkan ke MPR pada Kamis siang (12/11). Menurut Yusril, surat itu sangat singkat, hanya terdiri atas lima paragraf, dan menyatakan Gibran berhenti dari jabatan wakil presiden atas kemauan sendiri.
"Alasannya memang alasan pribadi, alasan memandang juga suara-suara yang berkembang di tengah masyarakat dan disimak dengan baik oleh Pak Wapres, dan itu menjadi alasan untuk mengundurkan diri," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Yusril menyebut dalam paragraf selanjutnya Gibran memohon MPR menindaklanjuti surat itu dengan merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ia juga meminta agar proses pemilihan pengganti dilakukan secepatnya. Yusril tidak merinci isi paragraf lainnya dan menyerahkan penjelasan lebih lanjut ke pihak lain.
Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya membacakan isi surat tersebut di hadapan awak media di Kompleks Parlemen dan menegaskan bahwa surat tidak memuat kalimat yang menyebutkan alasan Gibran mundur. "Tidak ada," kata Muzani singkat setelah membacakan surat itu.
Muzani menyebut pertemuan Gibran dengan pimpinan MPR berlangsung sekitar 20 menit dan Gibran meminta surat itu diproses segera. Pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk menindaklanjuti, dilanjutkan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk menentukan langkah berikutnya. Konstitusi memberi waktu paling lambat 60 hari untuk mempersiapkan pengganti wakil presiden.
Mengenai gaya penulisan surat, Yusril menyebutnya mirip dengan surat pengunduran diri Presiden ke-2 Soeharto yang ia drafkan pada 1998. "Karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto, yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata: menyatakan berhenti," ujarnya.
Pengunduran diri Gibran terjadi di tengah proses sidang tahunan MPR dan agenda hajat hidup masyarakat yang sedang berjalan di Senayan. Di Istana, Presiden Prabowo Subianto juga menggelar rapat bersama pimpinan MPR dan DPR untuk membahas tindak lanjut surat tersebut. Rapat dipimpin Yusril selaku penanggung jawab koordinasi hukum.
Sebelum surat resmi mendarat di MPR, Gibran terlebih dahulu menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo pada Selasa (10/11). Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengonfirmasi pengunduran diri Gibran pada Rabu (11/11).
Topik Terkait
Tentang Penulis