JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan akan terus memperjuangkan pembuktian keabsahan pendidikan menengah atasnya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), meskipun Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan kasasi yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA-nya.
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1," kata Gibran di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan Gibran beberapa jam setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa dirinya menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi.
Gibran menyebut Prabowo juga menyarankan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai termohon perkara untuk mengajukan peninjauan kembali di MA.
"Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujarnya.
Sementara itu, langkah Gibran itu disorot Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Amanat Nasional Sarifuddin Sudding. Ia menegaskan putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang dikeluarkan MA sudah merupakan keputusan tertinggi dan berkekuatan hukum tetap.
"Itu sudah melalui adanya putusan Mahkamah Agung. Saya kira ini adalah suatu keputusan institusi yang paling tertinggi dan sifatnya inkracht," ujar Sudding.
Menurutnya, niat mengundurkan diri Gibran tidak perlu ditunda menunggu hasil sidang PTUN. "Saya kira tidak perlu lagi, karena ini sudah melalui satu proses yang sangat panjang," katanya.
Ahli hukum tata negara Denny Indrayana juga menyebut tidak ada lagi ruang upaya hukum lanjutan. Putusan Mahkamah Konstitusi dan MA bersifat final serta mengikat.
"Di PTUN, hari ini kita sudah mendapatkan salinan putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Apa yang dapat disimpulkan? Surat keterangannya dinyatakan batal, kemudian kementerian juga diminta untuk mencabut," kata Denny.
Diketahui, MA mengabulkan kasasi yang diajukan pengacara Subhan Palal pada 30 Oktober 2026, memutuskan kabul gugatan penggugat seluruhnya dan membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya. Termohon perkara adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.
Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan tidak ada langkah hukum lain yang dapat ditempuh untuk membuktikan keabsahan ijazah setara SMA di pengadilan, karena putusan MK dan MA sudah final.
Topik Terkait
Tentang Penulis