Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memastikan ketersediaan beras di wilayahnya mencukupi hingga akhir Juli 2026. Jaminan tersebut disampaikan menyusul pantauan lapangan yang menunjukkan stok gabungan dari produksi lokal dan pasokan luar daerah mencapai lebih dari 1.380 ton, sementara banyak petani setempat sedang memasuki masa panen.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pasaman Barat, Ekadiana Oktavia, menyebut stok beras saat ini terdiri atas produksi lokal sebesar 588 ton dan pasokan dari luar daerah seperti Lampung, Padang, Pasaman, serta Medan dan Sumatera Utara sebanyak 780,50 ton. Selain itu, pemkab menyimpan cadangan darurat 12 ton di Perum Bulog untuk antisipasi kelangkaan atau bencana alam.
"Dari pantauan petugas di lapangan ketersediaan beras mencukupi baik di pedagang maupun di petani yang saat ini banyak yang sedang panen. Hasil pantauan mencukupi selama sebulan ini. Nanti kita akan melakukan pantauan lagi untuk pekan berikutnya," kata Ekadiana di Simpang Empat, Jumat.
Ia menambahkan, hasil tinjauan di lapangan menunjukkan stok beras di pedagang masih mencukupi dan harga masih berada pada tingkat normal. Petugas melakukan pemantauan rutin setiap pekan untuk memastikan pasokan tetap stabil dan harga terjangkau bagi masyarakat.
Dinas Ketahanan Pangan juga rutin mengawasi ketersediaan beras serta keamanan pangan segar di pasar tradisional utama, seperti Pasar Simpang Empat dan Simpang Tigo. Pengawasan mencakup pengambilan sampel cabai merah, sayuran, ayam, dan ikan guna melindungi konsumen dari cemaran fisik, kimia, maupun biologis.
Di sisi lain, pemkab akan meminta bantuan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat untuk mengawasi Sentra Pangan Aman Terpadu (SPPG) dan memastikan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar keamanan pangan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan daerah menjelang akhir bulan.
Sepanjang Juli 2026, sejumlah daerah di Sumatera Barat mencatatkan pasokan beras yang relatif aman seiring memasuki masa panen gadu. Data Dinas Ketahanan Pangan setempat menjadi acuan pemkab dalam menentukan intervensi apabila terjadi gejolak harga di tingkat pedagang maupun konsumen.
Topik Terkait
Tentang Penulis