BUKITTINGGI — Pemerintah Kota Bukittinggi membeli sembilan mobil dinas baru untuk pejabat eselon dua dengan total nilai Rp5 miliar lebih. Sekretaris Daerah Rismal Hadi menyebut peremajaan dilakukan karena kendaraan lama sudah dipakai lebih dari sepuluh tahun dan tak lagi mendukung mobilitas kerja pejabat.
Dari sembilan unit yang baru tiba di Bukittinggi, delapan berjenis semi hybrid atau gabungan bahan bakar minyak dan listrik merek Jetour dengan harga Rp588 juta per unit. Jenis semi hybrid dipilih karena tempat pengisian ulang kendaraan listrik di kota itu masih terbatas.
"Sementara satu unit lainnya jenis pajero dengan harga Rp590 juta. Kendaraan dinas yang lama segera dipakai untuk kendaraan operasional pejabat eselon tiga," kata Rismal, Sabtu (21/11).
Kendaraan bekas pejabat eselon tiga akan dilelang untuk menambah pendapatan asli daerah. Rismal menyebut skema peremajaan disesuaikan dengan Peraturan Presiden tentang kendaraan dinas dan tidak mengganggu pos anggaran pelayanan di pemerintahan daerah.
"Kita tidak ingin melakukan pemborosan, justru dengan kendaraan jenis semi hybrid bisa memangkas biaya operasional karena hemat bahan bakar," ujarnya.
Menurut Rismal, kondisi kendaraan lama yang tak mampu mengejar jadwal kerja menjadi pertimbangan utama. Pejabat eselon dua, katanya, kerap harus ke kantor pada pagi hari lalu mengikuti program di luar daerah atau berangkat ke bandara pada siang hari.
Pada 2027, Pemkot Bukittinggi merencanakan penambahan mobil dinas baru hingga setiap satuan kerja perangkat daerah terpenuhi.
Topik Terkait
Tentang Penulis