PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3.383.258, naik Rp200.303 atau 6,29 persen dari tahun sebelumnya. Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 562-698-2026 yang ditandatangani Mahyeldi Ansharullah itu berlaku efektif 1 Januari 2027.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan penetapan UMP tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pekerja memperoleh penghasilan layak, sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha dan iklim investasi di Sumbar. "Penetapan UMP ini kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, pada saat yang sama, kita juga harus memperhatikan kemampuan dunia usaha agar kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja tetap tumbuh," katanya di Padang, Sabtu (21/11/2026).
Kebijakan pengupahan, menurut Mahyeldi, harus dibangun lewat pertimbangan yang seimbang dan melibatkan seluruh unsur terkait, agar keputusan yang diambil tidak hanya memberi perlindungan kepada pekerja tetapi juga menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar Firdaus Firman menjelaskan angka itu merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan Rapat Pleno Dewan Pengupahan Sumbar pada 18 November 2026, yang melibatkan pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi. Dalam pembahasan, Dewan Pengupahan mempertimbangkan tingkat inflasi Sumbar sebesar 3,50 persen, pertumbuhan ekonomi 3,99 persen (c-to-c), serta penetapan nilai alfa 0,7.
"Seluruh indikator tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan besaran kenaikan UMP 2027. Pembahasan dilakukan bersama unsur terkait agar keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pengusaha," ujar Firdaus.
Selain UMP, Dewan Pengupahan Sumbar juga menyepakati rekomendasi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 sebesar Rp3.483.258, atau Rp100.000 lebih tinggi dari UMP. Upah sektoral itu ditujukan bagi empat sektor usaha, yakni Perkebunan Kelapa Sawit (KBLI 01262), Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit atau Crude Palm Oil (KBLI 10431), Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI 10437), dan Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35151).
"Penerapan upah sektoral mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor, termasuk tingkat keahlian, risiko dan beban kerja, serta kebutuhan spesialisasi tertentu yang berbeda dengan sektor usaha lainnya," kata Firdaus.
Dengan penetapan tersebut, Pemprov Sumbar berharap kebijakan pengupahan 2027 dapat menjadi instrumen peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, sekaligus mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, produktif, dan berkelanjutan di Sumbar.
Topik Terkait
Tentang Penulis