PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat pertahanan digital di lingkungan pemerintahan daerah. Langkah ini diambil menyusul ancaman siber yang dinilai semakin cepat berkembang dan tidak lagi sekadar persoalan teknis semata.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Sumbar, Rudy Rinaldy, dalam sosialisasi Kesadaran Keamanan Informasi di Aula Diskominfotik Sumbar, Kamis (23/7/2026). Kegiatan dihadiri Tim Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, Polda Sumbar, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar.
“Ancaman siber saat ini berkembang semakin cepat dan kompleks. Ancaman tersebut bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga menyangkut tata kelola pemerintahan, manajemen risiko organisasi, dan kepercayaan publik,” ujar Rudy Rinaldy.
Ia menambahkan, penguatan keamanan informasi diwujudkan salah satunya melalui kerja sama strategis dengan mitra dari Korea Selatan. Pemanfaatan solusi keamanan siber SecureMS dan OmniGuard dipersiapkan untuk memperkuat pemantauan keamanan, deteksi dini ancaman, perlindungan sistem elektronik, serta respons terhadap insiden keamanan informasi.
Ketua Tim Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi BSSN, A’mas, mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan era digital. “Ancaman serangan siber semakin berkembang sementara kebutuhan layanan publik terus meningkat. Keamanan tidak hanya tanggung jawab BSSN, tapi berbagai sektor termasuk pengguna,” tegasnya.
Melalui sosialisasi tersebut, Pemprov Sumbar berharap seluruh perwakilan OPD dan instansi terkait memiliki pemahaman yang sama serta kesiapsiagaan tinggi dalam menjaga keamanan data publik dan infrastruktur digital di Sumatera Barat.
Topik Terkait
Tentang Penulis