Rata-rata lama sekolah warga Kota Padang mencapai 11,64 tahun, salah satu yang tertinggi di Sumatera Barat. Wali Kota Padang Fadly Amran menyebut angka tersebut sebagai buah dari program pemberantasan hambatan finansial yang selama ini memaksa anak dari keluarga kurang mampu putus sekolah.
Capaian itu disampaikan Fadly Amran dalam konferensi internasional bertajuk International Conference on the Social Dimensions of Sustainable Development in Southeast Asia (ICSSD-SEA) yang digelar Universitas Andalas di Padang, Selasa (14/7/2026). Selain rata-rata lama sekolah, ia menyebut harapan lama sekolah masyarakat kota itu berada di angka 16,58 tahun.
Menurut wali kota, Pemerintah Kota Padang secara intensif terus fokus pada transformasi dimensi sosial dari tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Upaya tersebut diwujudkan melalui sejumlah program daerah, di antaranya Kartu Padang Juara yang memberikan bantuan dan seragam sekolah gratis serta beasiswa untuk lulusan sekolah menengah atas.
"Kami secara agresif menghapus hambatan finansial yang selama ini memaksa anak-anak dari keluarga kurang mampu putus sekolah," kata Fadly Amran yang pernah menjabat Wali Kota Padang Panjang itu.
Selain Kartu Padang Juara, Pemko juga menyiapkan Program Sertifikasi bagi guru PAUD dan Program Smart Surau untuk penguatan pendidikan karakter serta nilai keagamaan peserta didik. Fadly menilai implementasi Program Padang Juara turut memberikan andil terhadap pemerataan dan perluasan akses pendidikan di masyarakat.
Di sisi lain, ia menyebut angka harapan hidup Kota Padang saat ini berada di 75,59 tahun, atau telah melampaui target 75,37 tahun pada 2025. Pencapaian tersebut, kata dia, selaras dengan fokus pemerintah setempat pada dimensi sosial lainnya, seperti pengentasan kemiskinan, kehidupan sehat dan sejahtera, serta kesetaraan gender.
Fadly menegaskan bahwa akselerasi pembangunan berkelanjutan di Kota Padang bukan sekadar slogan, melainkan cetak biru aktif tata kelola pemerintahan. Pendekatan strategis itu, ujarnya, bertumpu pada tiga pilar: kebijakan sosial inklusif, layanan publik universal, dan tata kelola pemerintahan kolaboratif.
"Semua ini kami jalankan dengan satu mandat utama, yakni tidak ada seorang pun yang tertinggal," ujarnya.
Topik Terkait
Tentang Penulis