Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengusulkan pembatasan biaya kampanye bagi setiap pasangan calon kepala daerah. Usulan itu muncul sebagai respons atas rentetan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah dalam dua bulan terakhir.
" Ini mungkin aturan-aturan itu perlu diatur [pembatasan biaya kampanye]. Saya kira itu ya," kata Tito usai rapat dengan Komisi II DPR di Jakarta, Kamis (16/7).
Menurut Tito, sejumlah kasus korupsi, suap, dan gratifikasi yang menjerat kepala daerah bermula dari ketidakseimbangan antara penghasilan resmi dan ongkos politik yang dikeluarkan saat berkampanye. Gaji pokok kepala daerah, ujarnya, berada di kisaran Rp6 juta per bulan.
"Gajinya kepala daerah itu Rp6 juta lebih ya. Kemudian ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang mungkin jauhlah dari yang sudah dikeluarkan itu," ujar Tito.
Usulan masuk revisi UU Pilkada
Tito menyatakan pembatasan biaya kampanye harus diatur melalui revisi Undang-Undang Pilkada. Salah satu opsi yang ia ajukan adalah keterbukaan laporan donatur, mengacu pada praktik di Amerika Serikat di mana setiap sumbangan untuk kandidat wajib dilaporkan secara terbuka.
"Seperti di Amerika kan terbuka, di kita mungkin dibatasi berapa biaya yang boleh didonasikan untuk calon kepala daerah yang mereka dukung," kata Tito.
Selain batas biaya kampanye, Tito sebelumnya juga sempat mengusulkan tambahan pendapatan bagi kepala daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Opsi itu, menurutnya, perlu dikaji bersama antara DPR dan pemerintah sebelum dapat diterapkan.
Kemendagri sebelumnya menyatakan prihatin atas tiga bupati yang terjaring OTT KPK dalam satu bulan terakhir. Usulan pembatasan biaya kampanye dipandang sebagai salah satu langkah pencegahan agar kepala daerah tidak terbebani ongkos politik yang memicu praktik korupsi setelah terpilih.
Topik Terkait
Tentang Penulis