TP PKK Pasaman Barat Raih Penghargaan Nasional atas Dukungan Imunisasi Anak Zero Dose

Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat menerima penghargaan nasional dari TP PKK Pusat atas komitmen dan peran aktif dalam mendukung Intervensi Imunisasi Anak Zero Dose (IZD). Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tahun 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (11/7).

Penghargaan tersebut diberikan kepada 16 kabupaten/kota terbaik di Indonesia yang dinilai berhasil memperluas cakupan imunisasi bagi anak yang belum memperoleh imunisasi dasar lengkap, sekaligus mendukung percepatan target imunisasi nasional.

Ketua TP PKK Pasaman Barat Ny. Sifrowati Yulianto mengungkapkan rasa syukur dan menyebut capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemkab Pasaman Barat, Dinas Kesehatan, tenaga kesehatan, kader Posyandu, kader PKK, serta masyarakat yang aktif mendukung perluasan layanan imunisasi.

"Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan amanah sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat peran TP PKK dalam mendukung program kesehatan, khususnya memastikan setiap anak memperoleh haknya atas imunisasi," ujar Sifrowati.

Ia menegaskan TP PKK Pasaman Barat akan terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya imunisasi, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, serta mengoptimalkan peran kader PKK dalam menjangkau anak yang belum memperoleh imunisasi dasar lengkap.

Peringatan HKG PKK ke-54 mengusung tema "Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045". Kegiatan dihadiri Ketua Umum TP PKK Pusat Ny. Tri Tito Karnavian, Pembina TP PKK Pusat Selvi Gibran Rakabuming, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak Arifah Fauzi.

Dalam arahannya, Selvi Gibran Rakabuming menegaskan PKK memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas keluarga melalui percepatan penurunan stunting, perluasan cakupan imunisasi, pencegahan tuberkulosis, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menambahkan, dukungan pemerintah daerah terhadap program dan anggaran PKK menjadi salah satu indikator penilaian kinerja pemerintahan daerah.