PADANG — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah memastikan trase atau jalur Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi belum ditetapkan secara resmi. Pernyataan itu disampaikan usai menerima audiensi perwakilan masyarakat dan niniak mamak Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, di Istana Gubernur Sumbar, Jumat (6/11/2026) sore. Kedatangan warga itu menandai penolakan mereka terhadap rencana jalur yang melintasi nagari penghasil songket tersebut.
"Hingga saat ini, belum ada penetapan lokasi (penlok) resmi dari kementerian. Artinya, masih terbuka ruang untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait," kata Mahyeldi. Ia mengimbau masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang menyebut trase tol sudah ditetapkan.
Mahyeldi menjelaskan, penetapan lokasi nantinya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Namun, sebelum tahapan itu, aspirasi warga perlu dibahas berjenjang mulai dari nagari, kecamatan, hingga kabupaten. Karena itu, ia meminta masyarakat dan niniak mamak Pandai Sikek melanjutkan pembahasan dengan Bupati Tanah Datar. "Karena nanti ini diusulkan dan pembahasan di kabupaten. Nagari, kecamatan, kabupaten," ujarnya.
Perwakilan pemuda Nagari Pandai Sikek, Mahdi Latif Damsir, menegaskan warga tidak menolak pembangunan jalan tol. Penolakan ditujukan pada trase yang direncanakan melewati wilayah mereka karena dikhawatirkan menghilangkan lahan pertanian, rumah, tempat usaha, dan sentra kerajinan songket. Menurut Mahdi, kesepakatan penolakan diambil melalui musyawarah nagari yang melibatkan empat jorong, yakni Pagu-Pagu, Tanjung, Kota Tinggi, dan Baruah. Padahal, trase yang beredar di masyarakat hanya melintasi Jorong Baruah dan Koto Tinggi.
Warga, lanjut Mahdi, bersedia mempertimbangkan trase alternatif sepanjang jalurnya tidak melewati Pandai Sikek. Mereka juga meminta pemerintah memperhatikan keberadaan tanah ulayat dan pusaka tinggi, kawasan permukiman, serta keberlangsungan usaha kerajinan songket yang menjadi salah satu penopang ekonomi setempat.
Menanggapi kekhawatiran itu, Mahyeldi menyatakan pemerintah terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Ia mencontohkan kekhawatiran soal akses kampung yang terputus akibat pembangunan jalan tol. Menurutnya, akses tersebut dapat diakomodasi melalui pembangunan pintu keluar tol maupun terowongan. "Selama ini ada pemahaman di sebagian masyarakat tentang tol itu menutup akses masyarakat. Itu tidak. Di sana ada pintu tol, ada exit tol. Kemudian masyarakat berpikiran tol ini akan membelah kampungnya. Padahal juga bisa dibangun terowongan," kata gubernur.
Ia juga meminta pelaksana pembangunan, Hutama Karya, lebih dahulu berkomunikasi dengan wali nagari, niniak mamak, dan masyarakat setempat. Dengan begitu, informasi mengenai kondisi lapangan dan aspirasi warga bisa menjadi bahan dalam pembahasan trase.
Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi merupakan kelanjutan Tol Padang-Sicincin dan dijadwalkan mulai masuk tahap konstruksi pada 2027. Ruas ini akan tersambung hingga Pekanbaru, Riau, sebagai bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatera.
Topik Terkait
Tentang Penulis