Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru. Tepat hari ini, Senin (8/6/2026), Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Kepresidenan, Jakarta — menggantikan Dadan Hindayana yang dicopot setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program MBG tahun anggaran 2025–2026.
Nanik bukan wajah asing di BGN. Sejak September 2025, ia telah menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, aktif melakukan pemantauan lapangan dan menutup unit dapur yang tidak memenuhi standar. Kini, dengan tanggung jawab yang lebih besar, ia langsung bergerak. Sebelum pelantikan resmi berlangsung, Nanik sudah memaparkan empat arah kebijakan baru dalam konferensi pers di kantor BGN pada Kamis (4/6/2026).
Dari Kuantitas ke Kualitas
Kebijakan pertama — dan yang paling mencolok — adalah pergeseran paradigma program MBG dari mengejar angka menuju memastikan mutu.
Nanik mengakui secara terbuka kepada Presiden Prabowo bahwa target 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2026 kemungkinan besar tidak akan tercapai. BGN memilih untuk memprioritaskan kualitas makanan, tata kelola program, dan efektivitas intervensi gizi sebelum melakukan ekspansi besar-besaran.
"Kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini mohon bapak kami tidak mengejar kuantitas, kami akan perbaiki kualitas," kata Nanik. Menurutnya, dampak nyata terhadap status gizi masyarakat hanya bisa terjadi jika program berjalan benar dari dalam, bukan sekadar luas dari luar.
Moratorium Pembangunan SPPG Baru
Kebijakan kedua adalah penghentian sementara penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru. BGN menegaskan bahwa ribuan dapur yang sudah beroperasi harus dibenahi terlebih dahulu — dari sisi sarana, sistem operasional, hingga kapasitas sumber daya manusianya.
Data yang dipaparkan Nanik cukup gamblang: sejak program MBG dimulai pada 6 Januari 2025 hingga 29 Mei 2026, dari total 27.208 SPPG yang beroperasi, sebanyak 8.182 SPPG pernah ditangguhkan. Dari jumlah itu, 5.659 SPPG sudah kembali beroperasi setelah memenuhi ketentuan, sementara 2.213 SPPG masih menjalani masa penangguhan.
"Jadi moratorium. Nanti kalau kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami beresin dulu," ujar Nanik. Dapur yang tidak memenuhi standar tidak akan segan-segan dihentikan operasionalnya oleh BGN.
Percepatan MBG di Daerah 3T dengan Skema Alternatif
Moratorium tidak berlaku di semua penjuru Indonesia. Justru sebaliknya — BGN ingin mempercepat jangkauan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), namun dengan pendekatan yang berbeda dari sebelumnya.
Jika selama ini pembiayaan sepenuhnya bertumpu pada APBN, ke depan BGN akan mengeksplorasi skema alternatif: dana CSR perusahaan, hibah dari negara sahabat, kontribusi yayasan, hingga dukungan sektor swasta yang beroperasi di wilayah terpencil. Selain itu, BGN tidak akan selalu membangun dapur baru — fasilitas memasak yang sudah ada, termasuk kantin sekolah dan dapur umum, akan dioptimalkan.
"Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN... dan kita juga intinya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya," jelas Nanik.
Prioritas pada Kelompok 3B: Bumil, Busui, dan Balita
Kebijakan keempat menyasar kelompok yang secara ilmiah paling rentan terhadap masalah gizi. BGN kini menjadikan ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita — yang disingkat sebagai kelompok 3B — sebagai prioritas utama penerima manfaat MBG.
Keputusan ini didasarkan pada masukan para pakar gizi, dokter anak, dan akademisi, yang menekankan bahwa intervensi gizi paling efektif dimulai sejak kandungan bulan pertama hingga anak berusia sekitar 9 tahun. Setiap SPPG kini diwajibkan melayani kelompok 3B, dengan minimal 300 penerima manfaat dari kelompok ini. Jika kewajiban tersebut tidak dijalankan, operasional dapur dapat dihentikan sementara.
Hasilnya mulai terlihat: dalam dua pekan terakhir, jumlah penerima manfaat dari kelompok bumil, busui, dan balita telah mencapai sekitar 22 juta orang.
Sosok di Balik Kebijakan Baru
Nanik Sudaryati Deyang lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 3 Januari 1968. Ia menempuh pendidikan Sarjana Biologi di Universitas Jenderal Soedirman dan melanjutkan S2 Ilmu Kehutanan di Universitas Gadjah Mada. Kariernya bermula sebagai wartawan Tabloid Bangkit di bawah Kompas Gramedia, sebelum ia memimpin Kelompok Media Peluang (KMP).
Di dunia politik, Nanik dikenal dekat dengan Prabowo Subianto sejak Pilpres 2019, saat ia menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Koalisi Adil Makmur. Setelah Prabowo terpilih sebagai Presiden pada 2024, karier birokrasinya menanjak: dari Wakil Kepala I BP Taskin, Komisaris Independen Pertamina (Juni 2025), hingga Wakil Kepala BGN (September 2025).
Pelantikannya sebagai Kepala BGN pada 8 Juni 2026 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 18/M Tahun 2026. Ia dilantik bersama dua Wakil Kepala BGN baru: Agustina Arumsari, mantan Wakil Kepala BPKP, yang akan memastikan pengawasan keuangan program MBG berjalan ketat; dan Mayjen TNI Trenggono.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo menilai Nanik sebagai sosok yang tegas dan disiplin, terutama dalam menjaga kualitas pelaksanaan MBG. "Kedisiplinan di dalam menjalankan manajemen di Badan Gizi Nasional, kedisiplinan juga di dalam menjaga kualitas makanan yang kita sajikan kepada seluruh penerima manfaat," kata Prasetyo.
Nanik sendiri, usai dilantik, berlinang air mata dan berjanji bekerja dengan jujur. Bagi program gizi nasional yang sedang dalam sorotan, kejujuran dan kedisiplinan mungkin memang menjadi bekal yang paling dibutuhkan saat ini.
Sumber: CNN Indonesia, Detik, Kompas, Tribun, Antara News — 2–8 Juni 2026