Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menawarkan agenda reformasi regulasi besar-besaran: merevisi 108 undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konsep ekonomi "Prabowonomics". Usulan yang dilontarkan usai PKB Run di Gelora Bung Karno, Minggu (26/7/2026), memicu pertanyaan soal urgensi, kesiapan DPR, dan batas kewenangan eksekutif dalam menentukan arah legislasi nasional.
Cak Imin menyebut setidaknya tiga agenda utama untuk mewujudkan Prabowonomics sebagai "ekonomi konstitusi": meninjau dan merevisi 108 UU, memperkuat politik anggaran yang berpihak pada rakyat, serta menumbuhkan daya kewirausahaan masyarakat. Di antara UU yang disebut secara spesifik adalah UU Cipta Kerja (Omnibus Law), UU Mineral dan Batubara, serta UU Lingkungan Hidup — payung hukum yang selama ini kerap dikritik karena dinilai lebih menguntungkan investasi ketimbang keadilan sosial dan perlindungan lingkungan.
"Yang pertama me-review dan mengubah 108 undang-undang. Saya terus akan merayu semua pihak, mengajak semua partai, mari kita sukseskan ekonomi konstitusi Prabowonomics ini dengan mengubah 108 undang-undang," kata Cak Imin seusai PKB Run 2026 di GBK, Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026).
Prabowonomics sendiri merujuk pada arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang dipopulerkan sejak kampanye 2024 dan digaungkan di forum global seperti World Economic Forum Davos 2026. Prabowo sendiri, dalam peringatan Hari Lahir ke-28 PKB (23/7/2026), menyebut istilah itu "tidak pantas" memakai namanya karena kebijakan yang dijalankan berpijak pada Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, bukan gagasan pribadi.
Antara Ambisi dan Realitas Legislasi
Angka 108 UU adalah angka yang sangat besar. Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR, satu rancangan undang-undang rata-rata membutuhkan pembahasan berbulan-bulan dan sering terkendala quorum serta pergeseran prioritas politik. Menukar atau merevisi 108 UU dalam sisa periode pemerintahan Prabowo menuntut konsensus lintas fraksi yang belum tentu mudah, apalagi sebagian UU yang disasar — Cipta Kerja dan Minerba — baru saja direvisi atau sedang diuji di Mahkamah Konstitusi.
Fakta bahwa momentum legislasi sangat bergantung pada kesepakatan elite, bukan sekadar niat satu partai, tercermin dari dinamika DPR belakangan ini. Pembahasan RUU Pemilu sempat tarik-ulur: pimpinan DPR menunda pembentukan Panitia Kerja (Juli 2026) meski Komisi II meneruskan penyusunan daftar inventarisasi masalah, sementara Komisi Pemilihan Umum mengaku hanya "manut" pada DPR dan pemerintah (Tribun/Kompas, 21–23 Juli 2026).
Cak Imin menyatakan Prabowonomics harus diwujudkan lewat kebijakan anggaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia mencontohkan pembangunan jembatan bagi anak sekolah di daerah terpencil agar tidak lagi mempertaruhkan keselamatan saat berangkat belajar, serta percepatan rehabilitasi fasilitas pendidikan. Namun, dengan 108 UU berada di meja negosiasi dan DPR yang kerap bergerak lambat, janji reformasi regulasi itu masih akan melewati ujian konsensus politik yang sesungguhnya.
Topik Terkait
Tentang Penulis