DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Bentuk Dua Badan Baru

DPR RI mengesahkan UU Perampasan Aset setelah 18 tahun bergulir dan mengamanatkan badan pengelola serta pengawas. Pegiat antikorupsi menyoroti sejumlah pasal yang hilang.

Penulis Aksara Kirana
Editor Nayla
Rapat paripurna DPR pengesahan RUU Perampasan Aset, Senayan, 19 November 2026
Foto: ANTARA/Fauzan (via Suara.com)

JAKARTA — DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (19/11/2026). Pengesahan itu mengakhiri perjalanan delapan belas tahun RUU yang dimaksudkan untuk mengejar aset hasil kejahatan. UU baru ini mengamanatkan pembentukan dua lembaga, Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan badan pengelola sengaja dipisahkan dari aparat penegak hukum untuk menghindari konflik kepentingan. "Kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya," kata Habiburokhman usai rapat paripurna, Kamis. Ia menjelaskan skema itu mencegah penegak hukum menargetkan sebanyak-banyaknya perampasan aset karena mereka yang akan mengelolanya.

Badan kedua, Badan Pengawas Perampasan Aset, disebut untuk menjawab kekhawatiran publik atas potensi penyalahgunaan kewenangan. "Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum," ujarnya.

Rincian struktur kelembagaan, batas kewenangan, dan mekanisme pengangkatan pimpinan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden. Pengalihan pengaturan teknis itu menjadi salah satu catatan sejumlah lembaga masyarakat sipil.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai UU yang disahkan kehilangan sejumlah instrumen penting. Program Manager Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim menyebut penghapusan ketentuan peningkatan kekayaan tidak wajar (illicit enrichment) menjauh dari rekomendasi Pasal 20 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi. Ia juga menyoroti Pasal 72 yang bersifat non-retroaktif sehingga aset dari tindak pidana sebelum UU berlaku berpotensi tidak dapat dijangkau.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengingatkan potensi penyalahgunaan kewenangan, ancaman terhadap hak asasi manusia, serta lemahnya jaminan perlindungan hukum dalam hukum acara. Lembaga itu meminta perampasan aset tidak dijadikan alat kriminalisasi atau pembalasan terhadap pembela HAM, dan mendesak struktur serta pertanggungjawaban pengelolaan aset diatur dalam UU, bukan hanya lewat Peraturan Presiden.

Hingga berita ini diturunkan, rincian struktur kedua badan belum ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Tentang Penulis

A

Aksara Kirana

Penulis di Pameo News

Disunting oleh Nayla

Lihat Semua Artikel