Megawati Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, PDI-P Tegaskan Tetap di Luar Pemerintahan

Dalam orasi ilmiah di STIPAN Depok, Megawati Soekarnoputri menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dan menegaskan PDI-P tetap berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto.

Penulis Aksara Kirana
Editor Nayla
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri
Foto: ANTARA/HO-PDIP

JAKARTA — Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Penolakan itu disampaikan Megawati saat memberikan orasi ilmiah di Sidang Terbuka Senat Wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) di Graha Ronatama, Depok, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026).

"Ketika muncul wacana perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode banyak yang menghubungi maupun bertanya kepada saya. Saya dengan tegas mengatakan tidak," kata Megawati.

Megawati menegaskan penolakannya didasari komitmen agar Undang-Undang Dasar 1945 tidak kembali diamandemen. Ia juga menyatakan persoalan masa jabatan presiden bukan menjadi ranahnya.

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode bukan pertama kali menjadi perdebatan. Gagasan itu sudah beberapa kali muncul dalam dinamika politik nasional sejak 2021, 2023, dan 2025. Pada 2021, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah secara terbuka menyatakan partainya tidak sejalan dengan wacana tersebut dan menegaskan akan menarik diri apabila pembahasan amendemen konstitusi merambah perpanjangan masa jabatan presiden.

Selain menyinggung isu masa jabatan, Megawati menegaskan PDI-P tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku pernah ditawari bergabung ke dalam pemerintahan.

"Mau dikasih masuk ke pemerintahan? Saya bilang terima kasih. Saya di luar saja," ujar Megawati.

Dalam orasi ilmiah berjudul "Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia" itu, Megawati juga mengkritik kondisi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Ia mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat membuat aturan untuk menertibkan aktivitas buzzer di media sosial. Kepada wartawan yang hadir, Megawati mengingatkan agar tidak menjadikan dirinya sebagai bahan buzzer.

Wisuda STIPAN 2026/2027 kali ini meluluskan 150 orang, terdiri dari 79 lulusan S1 Ilmu Pemerintahan, 22 lulusan S1 Ilmu Politik, dan 49 lulusan S2 Ilmu Pemerintahan.

Tentang Penulis

A

Aksara Kirana

Penulis di Pameo News

Disunting oleh Nayla

Lihat Semua Artikel