Pemerintah Kota Padang menargetkan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir senilai Rp1,1 triliun mulai berjalan pada Agustus 2026. Rencana itu dibahas dalam rapat strategis bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V di Padang, Senin (29/6/2026), dengan fokus pada percepatan administrasi dan penyelesaian lahan agar proyek pengendali banjir tidak molor.
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan percepatan rehab-rekon pascabencana hidrometeorologi menjadi tanggung jawab bersama karena berkaitan langsung dengan keselamatan warga di kawasan rawan. Karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah, camat, dan lurah mempercepat kelengkapan dokumen serta kebutuhan administratif sebelum pekerjaan fisik dimulai.
Menurut Fadly, Pemko Padang juga siap mendukung penyelesaian persoalan lahan di titik-titik pekerjaan. Opsi relokasi warga disebut terbuka bila diperlukan untuk keselamatan masyarakat yang tinggal di area berisiko tinggi.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum, kata Pelaksana Tugas Kepala BWS Sumatera V Padang Reski Wahyudi, telah menyiapkan anggaran APBN sebesar Rp1,1 triliun untuk pemulihan infrastruktur di Kota Padang. Anggaran itu diarahkan untuk mendukung penanganan banjir yang selama ini berulang di sejumlah wilayah.
Tahap awal pekerjaan akan difokuskan pada rehabilitasi irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan sejumlah titik kritis pengendali banjir. Paket pekerjaan teknis yang disiapkan meliputi pembangunan dinding penahan tanah, perkuatan tebing, dan check dam untuk mengendalikan sedimentasi di sepanjang aliran Batang Kuranji dan Air Dingin.
Fadly menegaskan percepatan proyek tidak cukup hanya dengan kesiapan anggaran. Menurut dia, penataan kawasan rawan bencana juga harus diperkuat melalui percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), agar langkah mitigasi jangka panjang berjalan seiring dengan pembangunan fisik.
Sementara itu, BWS Sumatera V menilai penyelesaian lahan menjadi kunci agar target mulai Agustus bisa terealisasi. Jika hambatan itu bisa dituntaskan, seluruh pekerjaan rehab-rekon ditargetkan rampung dalam tiga tahun sebagai bagian dari penguatan ketahanan Kota Padang terhadap ancaman banjir pada masa mendatang.
Rencana rehab-rekon ini menjadi perkembangan penting bagi penanganan pascabanjir di Padang karena untuk pertama kalinya jadwal pelaksanaan, fokus pekerjaan awal, dan kebutuhan penyelesaian lahan dipaparkan lebih rinci. Bagi warga di kawasan bantaran sungai dan titik rawan, proyek ini akan menjadi penentu seberapa cepat upaya pengendalian banjir bisa benar-benar dirasakan di lapangan.
Topik Terkait
Tentang Penulis