Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali menorehkan prestasi nasional dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pada ajang Anugerah Adinata Syariah 2026 yang digelar di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (6/7/2026), Sumbar berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus memperoleh dukungan resmi dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk menerbitkan Sukuk Daerah.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. "Alhamdulillah, capaian ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Sumatera Barat. Nilai-nilai ekonomi syariah sejatinya selaras dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan bersama," ujar Mahyeldi.
Dalam ajang tersebut, Sumbar meraih tiga peringkat nasional, yakni peringkat kedua untuk kategori Rencana Aksi Daerah, peringkat kelima untuk Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah, dan peringkat keempat untuk Inklusi Keuangan Syariah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
Mahyeldi menegaskan bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir. Pihaknya berkomitmen untuk terus memperluas implementasi ekonomi syariah di berbagai sektor. "Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar ekonomi dan keuangan syariah benar-benar menjadi instrumen yang mendorong kesejahteraan masyarakat," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, menyampaikan dukungan resmi terhadap rencana Sumbar menerbitkan Sukuk Daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan berbasis syariah. "Harapan kami, Anugerah Adinata Syariah menjadi katalis lahirnya model pembangunan ekonomi syariah di banyak daerah di Indonesia," ujar Sholahudin.
Ia menambahkan, penghargaan Anugerah Adinata Syariah tidak sekadar bentuk apresiasi administratif, melainkan mengevaluasi dampak nyata seperti penguatan ekonomi halal, pertumbuhan industri keuangan syariah, literasi dan inklusi keuangan syariah, serta inovasi kebijakan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Penerbitan Sukuk Daerah dinilai sebagai langkah strategis di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Gubernur Mahyeldi sebelumnya telah membuka peluang penggunaan instrumen tersebut untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program prioritas daerah.
Capaian ini memperkuat posisi Sumbar sebagai salah satu provinsi yang konsisten mengembangkan ekonomi syariah melalui kebijakan terintegrasi, penguatan literasi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Topik Terkait
Tentang Penulis