PameoNews.com – Pelayanan administrasi di kelurahan-kelurahan Sumatera Barat masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pelayanan publik yang tidak optimal hingga tingginya angka maladministrasi. Persoalan ini tidak hanya berdampak pada kualitas layanan masyarakat, tetapi juga memengaruhi aspek budaya yang menjadi identitas bangsa Indonesia.
Persoalan dalam Administrasi Kelurahan
- Pelayanan Publik yang Tidak Optimal
Menurut data Ombudsman Sumatera Barat, beberapa kelurahan di Padang menunjukkan kinerja pelayanan publik yang kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh kekurangan sumber daya manusia (SDM), rendahnya kompetensi staf, dan fasilitas pelayanan yang belum memadai. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan. - Tingginya Maladministrasi
Sumatera Barat menempati posisi ketiga dengan laporan maladministrasi terbanyak di Indonesia pada periode 2019-2022, mencapai 1.246 kasus. Hal ini mencerminkan kurang optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. - Minimnya Transparansi dan Akuntabilitas
Sebagian besar kelurahan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan tidak menampilkan standar pelayanan publik secara transparan. Kurangnya keterbukaan ini membuat masyarakat kesulitan memahami hak-hak mereka dalam mendapatkan layanan.
Dampak Berdasarkan Perspektif Budaya
- Erosi Nilai Gotong Royong
Budaya gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia terancam terkikis. Pelayanan publik yang buruk dapat membuat masyarakat apatis dan enggan berpartisipasi dalam kegiatan bersama, seperti kerja bakti atau musyawarah kelurahan. - Menurunnya Kepercayaan terhadap Pemerintah
Dalam budaya Indonesia, aparat pemerintah dihormati sebagai pelayan masyarakat. Ketika pelayanan tidak berjalan dengan baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun menurun, yang pada akhirnya berpotensi mengganggu keharmonisan sosial. - Benturan Budaya dalam Etika Administrasi
Administrasi publik di Indonesia sering kali dipengaruhi budaya lokal. Ketidaksesuaian antara sistem administrasi modern yang diadopsi dari Barat dengan nilai-nilai lokal dapat memicu benturan budaya, sehingga pelayanan publik menjadi kurang efektif.
Solusi Berbasis Kebudayaan
Untuk mengatasi persoalan ini, berbagai langkah berbasis nilai budaya lokal dapat diterapkan:
- Integrasi Kearifan Lokal dalam Administrasi Publik
Pendekatan administrasi yang mengadopsi nilai-nilai lokal, seperti musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan, dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik. - Pelatihan Aparat Berbasis Budaya Lokal
Peningkatan kompetensi aparat kelurahan melalui pelatihan yang menekankan pemahaman terhadap budaya lokal dapat mengurangi maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. - Perbaikan Infrastruktur dan SDM
Kekurangan SDM dan fasilitas pelayanan harus segera diatasi. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk memperkuat tenaga kerja di kelurahan serta menyediakan sarana pendukung yang memadai.
Data Pendukung
- SDM dan Fasilitas: Kajian di 16 kelurahan di Padang menunjukkan kekurangan SDM dan fasilitas sebagai penyebab utama pelayanan publik yang tidak optimal.
- Maladministrasi: Sumatera Barat mencatat 1.246 laporan maladministrasi pada periode 2019-2022, menurut Ombudsman RI.
Dengan pendekatan berbasis budaya dan solusi yang tepat, diharapkan kelurahan-kelurahan di Sumatera Barat dapat meningkatkan fungsi administrasi mereka. Hal ini tidak hanya menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, tetapi juga menjaga nilai-nilai budaya bangsa Indonesia tetap hidup di tengah modernisasi.
Ditulis oleh Faisal Kurniawan dan Firdi Ahmad Dani