PADANG — Di tengah tekanan nasional untuk menggeser fokus program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari sekadar kuantitas ke kualitas, Wali Kota Padang Fadly Amran memimpin langsung rapat evaluasi komprehensif yang menekankan dua hal sekaligus: mutu layanan yang terstandar dan dampak ekonomi yang terasa nyata bagi warga Padang.
Rapat berlangsung di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (17/6/2026), dan dihadiri jajaran asisten setda, kepala OPD terkait, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), BPS, BPJPH Sumatera Barat, Perumda Air Minum, serta seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Padang.
75 Persen SPPG Aktif, 24 Masih Harus Diisi
Sekretaris Satgas MBG Kota Padang sekaligus Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Alfiadi memaparkan kondisi terkini pelaksanaan program. Dari target 96 SPPG, sebanyak 72 unit atau sekitar 75 persen telah beroperasi aktif melayani penerima manfaat.
"Kita terus mengawal kualitas pelaksanaan MBG. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat Program Unggulan Padang Juara," ujar Alfiadi. Sisa 24 SPPG ditargetkan terisi dalam dua hingga tiga bulan ke depan.
Capaian ini perlu dibaca dalam konteks tekanan yang sedang meningkat di tingkat nasional. Pemerintah pusat melalui BGN tengah mempersiapkan sistem grading SPPG—kelas A, B, hingga C—di mana peringkat akan langsung memengaruhi besaran insentif yang diterima. Sejumlah daerah bahkan sudah mengalami penutupan sementara SPPG yang gagal memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, dan tata kelola operasional.
Petani, Nelayan, dan UMKM Harus Masuk Ekosistem
Fadly Amran tidak membatasi evaluasi pada angka operasional semata. Ia menegaskan bahwa program MBG sejatinya punya dua wajah: pemenuhan gizi dan pemberdayaan ekonomi lokal—dan keduanya harus berjalan bersamaan.
"Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas," tegasnya dalam rapat.
Yang menjadi tekanan utama Fadly adalah soal siapa yang memasok bahan baku ke dapur-dapur MBG. Ia meminta agar pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal tidak hanya dijadikan cadangan, tetapi secara aktif distandardisasi agar memenuhi syarat menjadi bagian resmi rantai pasok program.
"Pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal harus distandardisasi agar bisa masuk dalam ekosistem pemasok pangan ini, sehingga manfaat ekonomi program dirasakan lebih luas," imbuhnya.
Arahan ini relevan dengan persoalan yang muncul di berbagai daerah lain: bahan baku SPPG kerap didominasi pemasok besar dari luar daerah, sementara pelaku usaha lokal berskala kecil gagal masuk karena tidak memenuhi persyaratan administratif atau volume pasokan minimum.
Standar Tertinggi, Infrastruktur Tidak Boleh Tertinggal
Fadly juga menyinggung kesiapan menghadapi sistem penilaian BGN yang semakin ketat. Ia mendorong seluruh SPPG Padang untuk mengincar nilai terbaik dari semua aspek: mutu layanan, kebersihan dapur, keamanan pangan, hingga tata kelola administrasi.
Perhatian khusus diberikan pada infrastruktur air bersih. Fadly menginstruksikan Perumda Air Minum dan OPD terkait untuk memastikan seluruh dapur SPPG memiliki akses air bersih yang memadai—salah satu syarat pokok Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang kini menjadi prasyarat wajib operasional SPPG secara nasional.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan pengelola yayasan dan SPPG untuk tidak mengabaikan kepatuhan administrasi terkait regulasi bangunan dan pemanfaatan lahan.
"Program prioritas tetap harus berjalan, namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan," tegasnya.
Evaluasi berkala program MBG di Kota Padang dilakukan setiap bulan, mencakup pemantauan kualitas dari hulu ke hilir—mulai pengadaan bahan baku, proses produksi di dapur, distribusi, hingga penerimaan oleh penerima manfaat.