PADANG — Di tengah bayang-bayang ancaman gempa megathrust Mentawai yang oleh BMKG disebut "tinggal menunggu waktu", tim peneliti Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas (Unand) menghadap Wali Kota Padang dengan membawa kabar konkret: dua inovasi mitigasi bencana yang dirancang agar bisa hidup di tangan masyarakat sendiri, bukan bergantung sepenuhnya pada negara.
Audiensi berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Rabu (17/6/2026). Kedatangan tim dipimpin Ketua Program Studi Magister Manajemen Bencana Sekolah Pascasarjana Unand, Prof. Yenny Narny, dengan tujuan mengundang Wali Kota Fadly Amran hadir pada penyerahan resmi hasil riset multidisiplin yang dijadwalkan 29 Juni mendatang di Auditorium Unand.
Masjid sebagai Benteng Selamat, EWS di Tangan Jamaah
Riset bertajuk "Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Mandiri Menghadapi Ancaman Gempa Megathrust Mentawai dan Tsunami di Kota Padang" ini menghasilkan dua luaran utama yang saling melengkapi.
Pertama, rancangan shelter evakuasi berbasis masjid—sebuah gagasan yang relevan secara geografis dan kultural bagi Kota Padang yang berpenduduk sekitar 900 ribu jiwa dan memiliki ratusan masjid tersebar di kawasan pesisir. Konsep ini bertumpu pada kenyataan bahwa gedung shelter tsunami khusus di Padang masih sangat terbatas; sementara masjid sudah ada di hampir setiap kelurahan, akrab bagi warga, dan beroperasi nyaris sepanjang waktu.
"Riset ini menghasilkan luaran strategis berupa rancangan shelter berbasis masjid serta produk Early Warning System (EWS) berbasis komunitas. Teknologi ini dirancang khusus oleh tim peneliti Unand agar dapat dikelola secara mandiri oleh komunitas masjid," ujar Prof. Yenny dalam pertemuan tersebut.
Luaran kedua adalah perangkat EWS berbasis komunitas—sistem peringatan dini yang tidak mengandalkan operator teknis dari luar, melainkan bisa diaktifkan dan dirawat sendiri oleh pengurus serta jamaah masjid setempat. Pendekatan ini menjawab kelemahan yang kerap muncul dalam sistem peringatan dini konvensional: ketergantungan pada infrastruktur terpusat yang rentan putus justru saat bencana datang.
Kolaborasi Akademisi dan Dunia Usaha
Riset ini bukan lahir dari menara gading semata. Prof. Yenny menegaskan, kajian tersebut merupakan hasil kolaborasi Sekolah Pascasarjana Unand dengan PT Pegadaian—sebuah pola kemitraan akademisi dan sektor usaha yang selama ini masih jarang terlihat dalam riset kebencanaan di Indonesia.
Urgensi penelitian ini tidak bisa diabaikan. Segmen Megathrust Mentawai-Siberut yang terakhir melepaskan energi besar sejak 1797 menyimpan potensi gempa hingga magnitudo 8,9, menurut pemetaan BMKG. Dalam skenario terburuk yang disampaikan BPBD Sumatera Barat, gelombang tsunami setinggi enam hingga sepuluh meter dapat menghantam pesisir Kota Padang hanya 20 hingga 30 menit setelah gempa besar—jendela waktu yang sempit, yang membuat kesiapsiagaan berbasis komunitas bukan sekadar pilihan, tetapi keharusan.
Komitmen Pemko dan Harapan Jadi Kebijakan
Wali Kota Fadly Amran tidak sekadar menerima undangan. Ia menyampaikan apresiasi yang ia sebut tinggi kepada dunia akademis dan sektor usaha yang telah menaruh perhatian serius pada pengurangan risiko bencana (PRB) di kotanya.
"Kami berharap hasil riset ini dapat menjadi salah satu referensi penting dalam penyusunan kebijakan dan program pengurangan risiko bencana ke depan. Ini adalah langkah maju untuk memperkuat kapasitas masyarakat secara mandiri dalam menghadapi ancaman megathrust dan tsunami," ungkap Fadly.
Ia menjabarkan, Pemko Padang kini telah memiliki 32 unit EWS yang tersebar di berbagai titik strategis—dari masjid-masjid pesisir seperti Masjid Nurul Haq Parupuk Tabing dan Masjid Baiturrahmi Ulak Karang, hingga sekolah-sekolah dan kantor pemerintahan. Seluruh EWS diperiksa keaktifannya setiap bulan oleh BPBD. Di sisi lain, Pemko juga telah menetapkan 27 titik garis biru zona aman tsunami serta menjalankan program tsunami drill skala besar secara rutin.
Meski begitu, Fadly mengakui bahwa penguatan kesiapsiagaan tidak bisa bertumpu pada pemerintah saja. Inovasi dari Unand dan PT Pegadaian ini, jika ditindaklanjuti secara serius, berpotensi mengisi celah paling kritis dalam rantai mitigasi: kesiapsiagaan di level terkecil, di tingkat komunitas dan masjid, pada menit-menit pertama setelah gempa.
Audiensi dihadiri pula oleh anggota Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Kota Padang Prof. James Hellyward, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Dinas Pariwisata Yenni Yuliza, dan Kepala Dinas Kominfo Tommy TRD.
Penyerahan resmi hasil riset kepada Pemerintah Kota Padang dijadwalkan berlangsung 29 Juni 2026 di Auditorium Unand.