Di Hari Bhayangkara ke-80, 1 Juli 2026, Polri merayakan pengabdian panjangnya dengan tema “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat”. Namun di balik slogan itu, ada realitas yang lebih keras: Polri memang sedang memulihkan citra, tetapi pertanyaan lama tentang akuntabilitas, pengawasan, dan potensi penyalahgunaan kewenangan belum juga selesai.
Data terbaru memberi kabar baik bagi institusi ini. Survei Litbang Kompas pada April 2026 menunjukkan 80,6 persen publik menilai kinerja Polri semakin baik. Tingkat kepuasan juga naik menjadi 67,6 persen, sementara citra Polri pulih ke angka 71,5 persen. Setelah 2025 menjadi periode terendah citra Polri dalam lebih dari satu dekade, angka itu jelas menandakan pemulihan.
Tapi justru di situlah persoalannya: membaiknya citra belum tentu identik dengan tuntasnya masalah mendasar. Publik bisa mengapresiasi langkah perbaikan, tetapi tetap menyimpan keraguan terhadap watak kekuasaan institusi yang selama ini dinilai terlalu besar dan terlalu sulit diawasi.
Polri hari ini memang tampil lebih modern. Digitalisasi layanan, peluncuran laporan polisi online, dan penguatan citra pelayanan publik memberi kesan bahwa institusi ini sedang berbenah. Wajah Polri tidak lagi hanya dibangun lewat patroli, operasi, atau konferensi pers kasus besar, tetapi juga lewat pengalaman warga saat berhadapan dengan birokrasi kepolisian sehari-hari. Dalam hal ini, ada kemajuan yang patut diakui.
Masalahnya, kemajuan di sisi layanan belum otomatis menjawab kekhawatiran di sisi kekuasaan. Kritik terhadap dominasi kewenangan Polri masih terus muncul, terutama setelah lahirnya pengaturan hukum yang dinilai makin memperbesar posisi polisi dalam proses penyidikan. Sejumlah akademikus hukum pidana dan YLBHI menyoroti risiko penyalahgunaan kewenangan ketika Polri ditempatkan sebagai aktor utama yang terlalu dominan, sementara kontrol eksternal dan pengawasan yudisial belum tampak cukup kuat.
Ini inti problem yang membuat reformasi Polri terasa belum selesai: institusi ini terus bergerak memperbaiki wajah, tetapi publik masih menunggu pembenahan yang menyentuh struktur kuasa. Sebab, krisis terbesar Polri selama ini bukan semata soal pelayanan lambat atau citra yang naik turun, melainkan soal bagaimana kewenangan besar itu dijalankan, dibatasi, dan dipertanggungjawabkan.
Dalam negara demokratis, kepolisian memang harus kuat. Tapi kekuatan tanpa pengawasan yang setara selalu menyimpan risiko. Di titik inilah Polri sering berhadapan dengan kritik paling tajam. Ketika institusi diberi ruang yang makin besar dalam penyidikan, penindakan, dan pengelolaan keamanan, publik otomatis menuntut standar transparansi yang jauh lebih tinggi. Jika tidak, perbaikan citra hanya akan terlihat seperti lapisan luar yang sewaktu-waktu bisa retak lagi oleh satu kasus besar.
Karena itu, HUT Bhayangkara ke-80 semestinya tidak dibaca hanya sebagai momentum selebrasi, melainkan ujian kejujuran institusional. Apakah Polri sungguh sedang bergerak menjadi lembaga yang makin profesional dan terbuka, atau justru sedang menikmati pemulihan persepsi tanpa perubahan struktural yang cukup dalam?
Jawaban atas pertanyaan itu akan ditentukan bukan oleh panggung perayaan, melainkan oleh tindakan nyata setelahnya. Publik akan melihat apakah Polri konsisten menindak pelanggaran internal, membuka ruang koreksi, memperkuat pengawasan, dan memastikan kewenangan besarnya tidak berubah menjadi kekuasaan yang sulit disentuh.
Karena pada akhirnya, institusi sebesar Polri tidak cukup hanya tampil dekat dengan masyarakat. Ia juga harus siap diawasi oleh masyarakat. Dan di situlah ukuran paling jujur dari tema “Polri untuk Masyarakat” diuji.
Sumber: RRI/Humas Polri, Litbang Kompas, Tempo/YLBHI.
Topik Terkait
Tentang Penulis