Kementerian Pertahanan (Kemhan) resmi menghentikan program latihan dasar kemiliteran (latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program tersebut digantikan dengan Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial.
Keputusan ini diambil setelah lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2026 meninggal dunia dalam serangkaian pelatihan latsarmil yang digelar di berbagai lokasi sejak Juni 2026.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menyatakan bahwa terminologi dan pelaksanaan kegiatan kini diarahkan sepenuhnya ke format baru.
"Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial, bukan Latsarmil lagi," kata Rico dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).
Perubahan ini mencakup penghapusan kegiatan taktis dan teknis militer dari kurikulum. Salah satu yang dihapus adalah kegiatan menembak yang sebelumnya menjadi bagian dari pelatihan. Sebagai gantinya, fokus pelatihan diarahkan pada pembentukan disiplin, karakter, kepemimpinan, kerja sama tim, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kesiapan manajerial peserta sebagai calon pengelola koperasi.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan setelah tragedi kematian lima peserta. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, mengungkapkan sejumlah langkah baru yang diterapkan, termasuk pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum pelatihan, penyesuaian porsi latihan fisik berdasarkan kondisi peserta, serta penanganan medis cepat bagi peserta yang sakit.
"Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat kerja sama, problem solving, dan suasana yang lebih menggembirakan," ujar Ketut.
Keputusan ini menjadi babak baru dalam kontroversi pelatihan militer bagi pengelola koperasi yang sebelumnya menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk Amnesty International Indonesia, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, hingga Komnas HAM. Mereka sejak awal menilai pendekatan militeristik tidak relevan bagi calon manajer koperasi dan berpotensi mengikis nilai-nilai demokrasi.
Kemhan memastikan bahwa nilai esensi kedisiplinan dan kepemimpinan tetap terjaga dalam format baru, meskipun pendekatan dan metodenya diubah total.
Sumber: CNN Indonesia, Kompas.com, Kemhan.go.id.
Topik Terkait
Tentang Penulis