Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta kembali memadati kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jumat (19/6/2026), setelah tenggat waktu 5×24 jam yang diberikan kepada pemerintah pada 15 Juni lalu resmi berakhir tanpa tindak lanjut yang dianggap memadai. Massa mahasiswa datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, dan Universitas Mercu Buana, bergabung dalam satu barisan aksi di Jalan Gatot Subroto.
Mereka melakukan long march dari titik kumpul masing-masing sejak siang, dan berkumpul di depan gerbang utama kompleks parlemen sejak pukul 16.00 WIB. Jalan Jenderal Gatot Subroto arah Slipi ditutup sementara selama aksi berlangsung. Sebanyak 4.263 personel aparat gabungan disiagakan untuk mengamankan jalannya demonstrasi.
Empat kelompok mahasiswa menyampaikan tuntutan secara bergantian. Universitas Trisakti mengusung "Tritura Kembali" yang mencakup pemulihan ekonomi dan politik nasional, pemberantasan inkompetensi pejabat publik, serta pengembalian supremasi sipil. Sementara itu, Universitas Esa Unggul melalui Presiden Mahasiswanya, David Sondakh, menyampaikan empat tuntutan: menegakkan supremasi sipil, mendesak audit atas program strategis nasional termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), memperbaiki komunikasi publik pemerintah, serta mendorong DPR menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
"Berbagai dugaan persoalan dalam sejumlah program pemerintah menunjukkan pentingnya penguatan fungsi kontrol dan pengawasan oleh lembaga legislatif," ujar David Sondakh di hadapan massa.
Setelah berorasi selama beberapa jam, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa akhirnya keluar menemui perwakilan mahasiswa. Dalam pertemuan tertutup di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara I, mereka mengklaim telah menghubungkan perwakilan mahasiswa dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui sambungan telepon. Saan Mustopa juga menyatakan bahwa status tersangka 16 mahasiswa Trisakti yang ditahan sejak aksi Mei 2025 akan dicabut dalam beberapa pekan ke depan.
Namun, klaim tersebut disambut skeptis oleh massa. "Huh... mana buktinya," seru mahasiswa saat pernyataan itu disampaikan.
Aksi ini merupakan gelombang lanjutan dari demonstrasi yang dimulai sejak 12 Juni 2026. Sebelumnya, pada 15 Juni, perwakilan mahasiswa yang dipimpin BEM Universitas Bung Karno telah bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden dan memberikan tenggat 5×24 jam untuk merespons enam tuntutan, termasuk evaluasi total MBG dan KDMP, penurunan harga BBM dan bahan pokok, penghentian militerisme di ranah sipil, perbaikan tata kelola keuangan negara, reformasi kepolisian, serta perbaikan komunikasi publik.
Koordinator aksi Jakarta, Muhammad Abdi dari Universitas Bung Karno, menegaskan bahwa hingga tenggat berakhir pada Jumat pagi, pihaknya belum melihat realisasi positif dari pemerintah. "Kami akan melakukan aksi jilid ke-2. Sejauh ini kami belum lihat ada bentuk realisasi yang positif," katanya.
Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Dhenny Ribowo, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal janji-janji yang disampaikan pimpinan DPR. "Akan menjadi terus pengawalan kami yang nantinya akan kami kawal sampai dengan terpenuhi janji-janji yang tadi disampaikan," tegasnya.
Aksi serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah kota lain seperti Bandung, Yogyakarta, Semarang, Medan, Makassar, dan Malang, menunjukkan bahwa gelombang protes ini bersifat nasional dan terus meluas.
Topik Terkait
Tentang Penulis