Kamis, 16 Juli 2026 Edisi Hari Ini
Advertisement

Pemprov Sumbar dan Kementerian LH Luncurkan Gerakan Tobat Ekologis untuk Mitigasi Bencana

Pemprov Sumbar bersama Kementerian LH mencanangkan Gerakan Tobat Ekologis Nasional di Padang Pariaman sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi.

Oleh Gatot Permadi
Diterbitkan
Pemprov Sumbar dan Kementerian LH Luncurkan Gerakan Tobat Ekologis untuk Mitigasi Bencana
Foto: TopSumbar

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia resmi mencanangkan Gerakan Tobat Ekologis Nasional di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (14/7/2026).

Pencanangan dilakukan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Moh Jumhur Hidayat. Kegiatan dirangkaikan dengan penanaman pohon serta peninjauan program Humanist, Smart, Sustainable, Eco-Friendly Campus (HSSEC) Green Campus yang menampilkan inovasi pengolahan sampah terpadu.

Gerakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, institusi pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun budaya peduli lingkungan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi.

Menteri Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, menekankan bahwa keberhasilan menjaga lingkungan hidup tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

"Setiap pihak harus mengambil peran sesuai kapasitasnya. Yang memiliki kewenangan menggunakan kewenangannya, yang memiliki ilmu memanfaatkan ilmunya, dan yang memiliki pengaruh menggunakan pengaruhnya untuk menyelamatkan lingkungan," ujar Jumhur.

Ia menjelaskan, Gerakan Tobat Ekologis Nasional merupakan gerakan nyata yang diwujudkan melalui aksi konkret. Program tersebut mencakup rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan sampah, pengembangan ekonomi sirkular, perdagangan karbon, hingga penciptaan lapangan kerja hijau.

Gubernur Mahyeldi menilai gerakan ini sangat relevan dengan kondisi Sumatera Barat yang rentan terhadap bencana banjir dan longsor. Ia menegaskan bahwa menjaga kelestarian lingkungan kini menjadi kebutuhan mendesak untuk menekan risiko bencana di masa depan.

Saat ini, Pemprov Sumbar telah mewajibkan perkantoran dan sekolah untuk mengelola sampah secara mandiri di sumbernya guna mengurangi beban tempat pemrosesan akhir. Mahyeldi mengapresiasi Politeknik Pelayaran Sumbar yang sukses mengolah sampah organik menjadi produk bernilai ekonomi, seperti pupuk dan cairan pengendali hama, serta berharap inovasi tersebut direplikasi institusi lain.

Dukungan nyata juga datang dari dunia usaha. PT PLN UID Sumbar menyerahkan bantuan 5.000 bibit kelapa untuk mendukung ketahanan pangan nasional, sementara PT Semen Padang menyerahkan 3.300 bibit mangrove guna merehabilitasi kawasan pesisir Sumatera Barat.

Tentang Penulis