Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah telah menutup dan memerger sedikitnya 250 badan usaha milik negara (BUMN) per akhir Juli 2026, sebagai bagian dari konsolidasi besar-besaran yang ditargetkan mengurangi jumlah BUMN dari 1.077 menjadi maksimal 350 unit di akhir tahun.
Prabowo menyampaikan hal itu dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Menurut Presiden, penciutan tersebut dilakukan melalui Danantara selaku pengelola portofolio investasi negara.
"Mereka menyanggupi laporan ke saya, Pak Luhut, 31 Desember 2026 jumlah BUMN kita dari 1.077 akan maksimal 350. Berarti di akhir 2026 mungkin 700 BUMN yang akan kita tutup, kita merger, kita konsolidasikan," ujar Prabowo.
Penghematan menjadi alasan utama di balik penciutan tersebut. Dengan penutupan 250 BUMN, Prabowo memperkirakan penghematan biaya rutin mencapai Rp 50 triliun. Angka itu mencakup pemotongan gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, tagihan listrik, transportasi, hingga biaya rapat kerja.
Jika target konsolidasi menyentuh 700 BUMN, Prabowo memproyeksikan penghematan negara melonjak mendekati Rp 70 triliun hingga Rp 80 triliun pada akhir tahun. "Desember 31, saya kira ini angka penghematan akan bisa naik, bisa-bisa mendekati Rp 70 triliun – Rp 80 triliun," katanya.
Kebijakan ini sejalan dengan rencana penguatan industri dan investasi yang digaungkan pemerintah sejak awal tahun. Sejumlah BUMN yang merugi dan tumpang tindih lintas kementerian menjadi prioritas peleburan demi efisiensi anggaran.
Langkah penciutan BUMN sebelumnya juga sempat disampaikan Prabowo pada Juni 2026, ketika ia menargetkan 800 BUMN merugi ditutup tahun ini. Konsolidasi saat ini menunjukkan progres nyata dalam 18 bulan pertama operasional Danantara.
Topik Terkait
Tentang Penulis