Buntut pelarangan dan dugaan pengusiran wartawan saat Pelantikan Wawako Padang, Selasa (9/5/2023) lalu, membuat ratusan wartawan di Sumatera Barat gelar aksi ‘Pers Sumbar Melawan’. Usai unjuk rasa, pekerja pers ranah minang ini juga melapor ke Polda Sumbar, Rabu (10/5/2023).

Polisi dikabarkan segera memanggil pelapor hingga sejumlah saksi yang terkait ke dalam insiden kasus pelarangan awak media meliput pelantikan Wakil Wali Kota Padang.

Informasinya, surat pelaporan yang dilayangkan oleh perwakilan Jurnalis sudah didisposisi oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumbar ke Sub Direktorat (Subdit) Tindak Pidana Tertentu (Tipidter).

"Dalam minggu depan segera kami panggil, baik dari pelapor, terlapor, saksi, korban hingga ahli dari Dewan Pers,” ujar Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Dwi Sulistyawan, Jumat siang (12/5/2023).

Dwi menjelaskan, pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait sebelum polisi mengambil keputusan.

"Nanti dari sana baru bisa ditentukan apa langkah selanjutnya yang akan diambil," katanya.

Dwi mengatakan, sebagai pelayan masyarakat, polisi berkewajiban untuk menerima semua laporan yang masuk dari seluruh masyarakat. Tentunya, katanya, sebuah laporan yang diterima dari masyarakat ke polisi memiliki mekanisme dan prosedur.

Unjuk rasa itu buntut dari pelarangan liputan Wawako Padang yang dilaksanakan di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa siang (9/5/2023).

Bahkan, empat organisasi jurnalis di Sumbar mengecam tindakan dugaan pengusiran sejumlah awak media saat hendak meliput pelantikan Wawako Padang sisa masa jabatan 2019-2024, Ekos Albar. Empat organisasi itu yakni, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).