Jakarta - Profesor Mahkamah Konstitusi Widodo Ekatjahjana, Ketua Asosiasi Pendidikan Hukum Acara (APHAMK), menilai Mahkamah Konstitusi  akan memutuskan usia calon presiden/wakil presiden untuk jiwa negarawan. Jika saat ini ada kasus yang tertunda untuk menurunkan usia calon presiden/ cawapres dari 40  menjadi 35, 21  atau menjadi kepala daerah. “Kami yakin 9 hakim konstitusi  akan menyelesaikan sengketa ini dengan semangat negarawan,” kata Widodo kepada wartawan, Selasa (15/08/2023). 

Diakui Widodo, permohonan uji materi  UU Pemilu di atas sangat terancam konflik kepentingan. Namun, Widodo yakin MK bisa memutuskannya tanpa terpengaruh  gejolak politik di luar MK. “Kita harus menghormati proses  MK, menghormati 9 Hakim Konstitusi yang menyelidiki, mengadili dan memutuskan secara bijaksana. Apapun hasilnya, putusan MK adalah yang terbaik untuk kita semua,” ujar Widodo.  Widodo juga meminta masyarakat  bersabar dengan proses  yang sedang berlangsung di MK. 

“Mahkamah telah menunjukkan melalui berbagai keputusan bahwa ia dapat menegakkan mandat konstitusional dalam beberapa kasus kritis dan bermuatan politik,” kata Widodo, yang juga mengepalai Badan Pembinaan Peradilan Nasional (BPHN) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dikatakan beberapa tuntutan hukum mungkin muncul dari zaman cawapres.Prosesnya saat ini  masih tertunda di Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah operatornya: 

1.Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

2.Riko Andi Sinaga, warga Depok, Cimanggis, meminta pengurangan syarat cawapres menjadi 25 tahun.

3.Hite Lumbantoruan, warga Sumut, meminta pengurangan syarat cawapres menjadi 25 tahun. 

4.Wali Kota Bukitting Erman Safar mensyaratkan agar para gubernur berusia minimal 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman dalam menjalankan tugas pemerintahan.

5. Wakil Inspektur Pandu Lampung Selatan Kesuma Dewangsa menginginkan agar batu-batuan tersebut berusia minimal 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman dalam menjalankan tugas pemerintahan.

6. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mensyaratkan kader harus berusia minimal 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman dalam tugas pemerintahan.

7. Ahmad Muhdlor, Gubernur Sidoarjo, mensyaratkan para kavarro sekurang-kurangnya berusia 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman dalam menjalankan tugas pemerintahan.

8. Raja Muda Sidoarjo, Muhammad Albarraa menginginkan Kavarra berusia minimal 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai penyelenggara negara. 

9.Pihak Garuda mensyaratkan kader berusia minimal 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman administrasi 

10.Melisa Mylitiachristi Tarundung, warga Sulut, meminta Melisa menurunkan usia cawapres menjadi 25 tahun. 

11.Mahasiswa tunggal FH UNS Arkaan Wahyu menginginkan cawarres berusia 21 tahun. 

(SN)